Ridwan Bae Soroti Ketimpangan Anggaran Cipta Karya 2027

VISI.NEWS - Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, menyoroti ketimpangan alokasi anggarxan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ridwan mempertanyakan kebijakan penghentian sejumlah proyek yang belum terkontrak dengan alasan adanya surat dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak diterapkan secara merata karena proyek-proyek strategis di daerah lain tetap berjalan.

"Kenapa proyek yang belum terkontrak di-drop dengan alasan surat dari Kementerian Keuangan, tetapi prasarana strategis tidak? Ini perlu kejujuran," tegas Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ditjen Cipta Karya, Senin (06/07/2026).

Ia menyoroti kondisi di Sulawesi Tenggara yang, menurutnya, kehilangan sejumlah program strategis, khususnya penyediaan air minum.

Ridwan menyebut beberapa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), seperti SPAM Kendari, SPAM Raha, dan SPAM Duruka, yang seharusnya dilaksanakan pada 2026 namun hingga kini belum berjalan.

"SPAM Kendari, SPAM Raha, SPAM Duruka, dan beberapa kegiatan lainnya tidak berjalan. Bahkan pada usulan tahun 2027 juga tidak dimasukkan sama sekali," ujarnya.

Selain menyoroti penghentian proyek, Ridwan juga mempertanyakan distribusi anggaran lanjutan atau multiyears yang dinilainya belum mencerminkan asas pemerataan antar wilayah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang diterimanya, terdapat daerah yang memperoleh alokasi anggaran multiyears hingga lebih dari Rp1,3 triliun, sementara Sulawesi Tenggara dan sejumlah provinsi lain hanya memperoleh alokasi yang sangat kecil.

Sebagai contoh, Ridwan menyebut alokasi anggaran multiyears di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp1,368 triliun. Sebaliknya, Sulawesi Tenggara disebut hanya memperoleh sekitar Rp28 miliar, bahkan untuk tahun anggaran 2027 dinilai nyaris tidak mendapatkan porsi anggaran.

"Apa artinya ini? Ada ketimpangan yang luar biasa dalam penganggaran. Di mana keberimbangannya?" kata Ridwan.

Ridwan menegaskan kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada daerah lain yang memperoleh anggaran besar, melainkan agar pemerintah memperhatikan pemerataan pembangunan nasional.

Ia mengatakan Sulawesi Tenggara masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

"Saya tidak marah dengan Jawa Tengah. Mereka punya hak mendapatkan anggaran. Tetapi seluruh provinsi juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Harus ada keberimbangan anggaran karena ini uang negara, bukan uang pribadi," ujarnya.

Ridwan juga menyatakan sependapat dengan sejumlah anggota Komisi V DPR RI yang meminta pembahasan anggaran tidak berhenti pada rapat tersebut.

Ia meminta Kementerian PU melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2026 sekaligus meninjau kembali penyusunan program tahun 2027 agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.

"Kita harus tinjau kembali. Tidak boleh berhenti di sini. Kita harus melihat di mana letak ketimpangan anggaran tahun 2026 dan memperbaikinya dalam penyusunan anggaran 2027," tegasnya.