Rencana Hunian Sementara UEA di Gaza Selatan Picu Perdebatan Politik dan Kemanusiaan
Sejumlah diplomat juga menilai langkah ini berpotensi memperdalam pemisahan wilayah Gaza secara de facto. Mereka mempertanyakan apakah proyek tersebut akan benar-benar bersifat sementara atau justru menciptakan pemukiman jangka panjang yang sensitif secara politik.
Pakar Timur Tengah dari lembaga kajian keamanan The Soufan Center, Kenneth Katzman, menilai pendekatan pembangunan hunian di wilayah kendali Israel memiliki dimensi strategis.
“Hanya beberapa proyek perumahan tidak akan mengalahkan Hamas. Anda perlu melakukan banyak hal untuk memberi dampak,” ujarnya.
Menurut para diplomat, wilayah yang disiapkan UEA adalah area kosong yang sebelumnya tidak memiliki permukiman. Hal ini berbeda dari usulan Amerika Serikat sebelumnya yang juga mempertimbangkan pembangunan komunitas baru di zona serupa.
Saat ini, militer Israel menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza, termasuk bagian paling selatan yang mencakup Rafah. Sementara itu, sebagian besar dari sekitar dua juta warga Palestina tinggal di wilayah lain dalam kondisi kamp darurat yang padat dan minim fasilitas.
Sejumlah pekerja kemanusiaan menilai bantuan dan tempat tinggal seharusnya diprioritaskan di lokasi yang memiliki konsentrasi pengungsi terbesar. Diperkirakan hanya sekitar 20.000 warga Palestina yang saat ini berada di wilayah Gaza yang dikuasai Israel.
Di tengah kebutuhan mendesak akan perlindungan dan hunian, rencana pembangunan kompleks oleh UEA ini berdiri di persimpangan antara kepentingan kemanusiaan dan dinamika politik yang sangat sensitif. @kanaya
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!