Ratna Juwita Sari: Pembentukan BUK Migas Masih Dibahas DPR dan Pemerintah

VISI.NEWS - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menilai pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) perlu dikelola secara profesional. 

Menurutnya, badan usaha yang menjalankan fungsi mewakili negara di sektor migas harus mampu bekerja secara efektif dan tidak membutuhkan regulator baru.

Ratna mengatakan, saat ini pemerintah sebenarnya telah memiliki badan usaha yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Karena itu, ia menilai pembentukan badan baru sebagai regulator tambahan tidak menjadi kebutuhan utama.

“Saya melihat bahwa memang badan usaha khusus dalam hal minyak dan gas bumi ini sebaiknya dikelola secara profesional. Saat ini badan usahanya sudah ada, jadi tidak dibutuhkan regulator lain,” kata Ratna kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Ia menjelaskan, badan usaha tersebut nantinya akan bertindak untuk dan atas nama negara dalam pengelolaan sektor migas. Karena itu, pemerintah perlu menentukan skema kelembagaan yang paling tepat agar fungsi tersebut dapat berjalan optimal.

Ratna mengaku pihaknya masih menunggu konsep pemerintah terkait bentuk dan posisi BUK Migas. Ia juga belum dapat memastikan apakah badan tersebut nantinya berada di bawah Kementerian ESDM, Presiden, atau Pertamina.

“Takut salah,” ujarnya saat ditanya mengenai posisi kelembagaan BUK Migas.

Ratna menilai pembentukan BUK Migas memiliki urgensi yang cukup tinggi, terutama melihat kebutuhan investasi dan kondisi lifting migas nasional saat ini.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan langkah cepat untuk meningkatkan investasi di sektor minyak dan gas bumi sekaligus mendorong peningkatan lifting migas.

“Kalau melihat urgensi dari kebutuhan investasi minyak dan gas bumi hari ini, dan tuntutan lifting migas kita hari ini, memang harus secepatnya,” katanya.

Meski demikian, Ratna menegaskan belum ada keputusan final mengenai badan usaha yang nantinya akan ditetapkan sebagai BUK Migas, termasuk kemungkinan Pertamina menjalankan fungsi tersebut.

“Belum, tentu belum. Itu masih kita diskusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ratna mengisyaratkan bahwa BUK Migas nantinya dapat diarahkan menjadi badan yang lebih gesit dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan investasi sektor migas.

Ia berharap kelembagaan tersebut dapat bekerja secara lebih komprehensif, baik dalam aspek investasi maupun operasional sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi.

“Sepertinya begitu. Kalau misalnya kita berharap ini akan menjadi sebuah badan yang lebih gesit, supaya dia juga bisa lebih komprehensif dalam melaksanakan investasi untuk operasional di pelaksanaan hulu dan hilir migas,” jelas Ratna.

Namun, Ratna mengakui pembahasan mengenai BUK Migas di DPR masih berlangsung dan belum sepenuhnya menemukan titik temu.

“Ya, lumayan,” katanya ketika ditanya mengenai alotnya pembahasan BUK Migas.

Pembentukan BUK Migas menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas untuk memperkuat tata kelola sektor migas, khususnya dalam mendorong investasi dan meningkatkan lifting migas nasional. Hingga kini, skema kelembagaan serta posisi BUK Migas masih dalam tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah.