Rapat Pembahasan APBD 2025 di Jawa Barat

VISI.NEWS | BANDUNG - Dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Anggaran Tahun 2025.

Asep Suherman Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, menyampaikan pandangan kritis fraksinya yang berpihak pada masyarakat kecil.

Fraksi PKB menyoroti beberapa isu penting dalam rancangan APBD ini, termasuk penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya alokasi belanja modal, serta perlunya prioritas pada sektor pendidikan, pesantren, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

Asep mencatat bahwa PAD mengalami penurunan sebesar 23,77%, terutama akibat penurunan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menegaskan.

"Penurunan ini menunjukkan bahwa Jawa Barat tidak bisa terus bergantung pada pendapatan yang sifatnya konsumtif,"kata Asep.

Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk menciptakan sumber pendapatan baru melalui optimalisasi aset daerah, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif digital.

Fraksi PKB juga mengkritik rendahnya alokasi belanja modal, yang hanya sebesar Rp1,52 triliun dari total belanja daerah Rp29,74 triliun. Asep mengingatkan,

"Belanja modal ini sangat penting untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Kekurangan belanja modal ini berisiko menghambat pembangunan dan memperparah ketimpangan antarwilayah,”tegasnya.