Rapat Pembahasan APBD 2025 di Jawa Barat

Mereka mendesak agar anggaran dialokasikan ulang untuk memperkuat pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Di bidang pendidikan, Fraksi PKB meminta agar setidaknya 20% dari total APBD dialokasikan untuk memastikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.

Mereka juga menekankan pentingnya menambah anggaran untuk insentif bagi guru ngaji dan pengelola pesantren.

“Kesejahteraan para guru di pesantren, terutama di wilayah pedesaan, harus menjadi prioritas. Kami mendukung implementasi Perda Pesantren dengan tindakan nyata berupa insentif dan peningkatan infrastruktur pesantren,"ungkap Asep.

Dalam sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta pengembangan layanan kesehatan digital untuk menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan akses. Selain itu, mereka menilai pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha perempuan harus menjadi fokus dalam APBD 2025.

“UMKM di Jawa Barat perlu dukungan lebih, baik melalui pelatihan digitalisasi maupun akses modal agar mereka bisa bersaing di era ekonomi digital,”ucapnya.

Fraksi PKB menekankan bahwa APBD 2025 harus benar-benar mencerminkan keberpihakan pada masyarakat rakyat kecil, memberikan kesejahteraan, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

“APBD ini harus menjadi refleksi dari keberpihakan kita kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan—dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur pedesaan. Kita tidak boleh hanya fokus pada belanja operasi, tetapi juga harus meningkatkan belanja modal untuk masa depan Jawa Barat yang lebih sejahtera,” tutup Asep Suherman.@berlin