Puspolindo: Kasus Aceh dan Papua Berpotensi Ganggu Stabilitas Nasional

VISI.NEWS | JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo), Zulhefi, menyatakan bahwa dua peristiwa besar yang terjadi belakangan ini yakni sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, serta polemik tambang nikel di Papua Barat Daya, merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengganggu stabilitas nasional. "Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang memperkuat stabilitas nasional, tapi dua kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah untuk mengganggu dan merusak stabilitas nasional," ujar Zulhefi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Menurutnya, gangguan terhadap stabilitas negara dapat berdampak luas, termasuk menciptakan citra negatif terhadap pemerintah baik di dalam maupun luar negeri. Ia khawatir publik akan menilai pemerintahan saat ini tidak mampu menyelesaikan konflik internal secara efektif. Aceh dan Papua, lanjut Zulhefi, merupakan dua wilayah yang selama ini dikenal memiliki sejarah konflik dan status khusus dari pemerintah pusat. Meski selama ini situasi telah relatif stabil, munculnya kembali persoalan-persoalan lama di kedua wilayah tersebut dianggapnya sebagai 'pintu masuk' untuk memperkeruh suasana. "Sekarang diungkit dan diganggu lagi. Sudah pasti luka yang sudah sembuh akan menganga lagi. Tidak tertutup kemungkinan 'combatan' seperti GAM, OPM di kedua provinsi itu muncul kembali dengan dalih ketidakpercayaan terhadap pemerintah," tegasnya. Zulhefi juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo diyakini sudah memahami siapa saja aktor yang bermain dalam isu-isu ini, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. Ia menilai perlu tindakan tegas untuk membersihkan unsur-unsur yang tidak loyal. "Saya menyarankan agar segera diambil tindakan terhadap 'parasit' tersebut. Jangan biarkan mereka merajalela. Misalnya lakukan reshuffle kabinet, ganti orang-orang yang tidak loyal dan tidak punya kapasitas, terlebih terhadap orang-orang titipan," pungkasnya. @givary