Petani Kelapa Sawit Kecil Butuh Dukungan, Bukan Hambatan

Namun, kurangnya dana menghambat mereka: hanya sedikit yang mampu membeli benih berkualitas baik dan berproduksi tinggi yang digunakan korporasi, sehingga menghambat kemakmuran mereka.

Seperti orang Indonesia lainnya, petani kecil menghargai otonomi mereka atau "berdiri di atas kaki mereka sendiri". Dalam bidang keuangan, ini berarti mereka mencari pengaturan kredit yang fleksibel dan, yang terpenting, transparan.

Skema pembiayaan petani kecil yang ada yang dijalankan oleh pemerintah atau korporasi perkebunan tidak memiliki karakteristik ini.

Beberapa skema mengharuskan petani kecil untuk melepaskan tanah mereka dan menempatkannya di bawah kendali korporasi. Skema tersebut juga membebani petani kecil dengan utang yang dapat dimanipulasi. Dana pemerintah untuk membiayai petani kecil yang perlu menanam kembali pohon kelapa sawit mereka yang sudah tua sangatlah rumit dan birokratis, dan petani kecil menjauh darinya. Mereka lebih memilih mencari pembiayaan secara mandiri daripada kehilangan kendali atas keuangan dan pertanian mereka.

Petani kecil di Indonesia yang menanam tanaman seperti kopi, kakao, dan karet membuat keputusan mereka sendiri tentang apa yang akan ditanam dan di mana.

Baca Juga : Bupati Bandung: 87.000 Petani Diberi BPJS Ketenagakerjaan dan Hibah Puluhan Miliar Rupiah

Mereka mengakses kredit dengan persyaratan yang transparan dan mereka menjual hasil panen mereka secara bebas kepada pedagang yang mereka percaya. Dalam kasus kakao petani kecil, pengaturan ini berjalan dengan baik.

dengan "efisiensi spektakuler". Kebijakan kelapa sawit saat ini bertentangan dengan pengaturan keuangan dari bawah ke atas ini. Petani kecil akan menganggap kredit bersubsidi pemerintah dan akses murah ke benih berkualitas tinggi sangat membantu, tetapi tidak jika hal itu mengurangi fleksibilitas dan otonomi yang mereka andalkan untuk melindungi diri dari transaksi yang tidak adil dan mencapai kemakmuran dengan cara mereka sendiri.

Model produksi yang tidak efisien Hukum pertanahan dan kebijakan keuangan Indonesia mendukung model produksi berbasis perkebunan, dengan harapan bahwa perkebunan raksasa lebih efisien daripada perkebunan kecil karena skala ekonomi.