Pertalite Segera Dibatasi, Jenis Kendaraan Jadi Penentu

Desil tidak sekadar ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan seseorang. Sistem pendataan sosial pemerintah menggunakan berbagai indikator untuk memotret kondisi rumah tangga, termasuk kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, jumlah tanggungan, dan sejumlah variabel lainnya.

Berbagai indikator tersebut kemudian diolah untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem yang semakin kompleks tidak secara otomatis menjamin bahwa hasil pemetaan selalu sesuai dengan kondisi riil.

Masih terdapat masyarakat yang mempertanyakan status kesejahteraan mereka dalam sistem pendataan. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi ketika situasi ekonomi yang mereka alami tidak sesuai dengan kategori yang tercatat.

Ada masyarakat yang sedang menganggur, memiliki sisa uang yang terbatas, atau tengah mengalami tekanan ekonomi, tetapi dalam sistem pendataan dapat masuk dalam kategori yang dianggap lebih mampu.

Persoalan kesalahan klasifikasi inilah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan berbasis data sosial.

Dalam kebijakan sosial, terdapat dua risiko yang sering muncul, yaitu inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika kelompok yang sebenarnya mampu justru tetap menerima bantuan atau subsidi. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk dalam daftar penerima manfaat.

Pemerintah memang tengah berupaya memperbaiki akurasi pendataan sosial dan ekonomi. Namun, perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat dinamis membuat pemutakhiran data menjadi tantangan tersendiri.

Seseorang yang tercatat memiliki tingkat kesejahteraan tertentu dalam satu periode belum tentu berada pada kondisi yang sama beberapa bulan kemudian. Kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, biaya pendidikan, cicilan, atau kebutuhan keluarga dapat secara cepat mengubah kemampuan ekonomi sebuah rumah tangga.