Persoalan Tanah Tambak Wedi Nyaris Ricuh

VISI.NEWS | SURABAYA – Persoalan tanah di Tambak Wedi Tengah Timur gang I, Surabaya memasuki babak baru. Upaya mediasi yang sebelumnya gagal dilakukan pada Rabu, 24 Mei 2023 lalu, bakal digelar lagi oleh Kelurahan Tambak Wedi. Upaya mediasi gagal sebab pihak Ismael asal Desa Kemoneng, Bangkalan, Madura tak bisa hadir karena merasa tak menerima undangan mediasi.

Upaya mediasi ulang oleh Kelurahan Tambak Wedi juga disebabkan oleh marahnya sejumlah warga yang tinggal di Tambak Wedi Tengah Timur gang I yang tak terima ketika pihak Damini hendak memasang pondasi di atas tanah miliknya. Menurut warga, tanah yang diklaim milik Damini itu merupakan satu-satunya akses jalan masuk ke kampung Tambak Wedi Tengah Timur I.

Beberapa warga yang tampak berusaha menghalangi upaya pemasangan pondasi oleh pihak Damini, berteriak dengan nada keras sembari melontarkan ancaman. Warga merasa belum ada mediasi antara warga, Ismael maupun Damini terkait persoalan tanah di Tambak Wedi Tengah Timur gang I. Oleh karenanya warga meminta agar pemasangan pondasi tidak dilakukan sebelum ada mediasi.

Kapolsek Kenjeran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kompol Ardi Purboyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Tiga Pilar Tingkat Kecamatan, setelah mampu meredam amarah warga yang tak terima dengan rencana pemasangan pondasi, maka kedua belah pihak sepakat kembali mengikuti gelar mediasi kedua di Kantor Kelurahan Tambak Wedi.

“Mediasi kita hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Untuk masing-masing pihak tadi menyadari dan akan dilaksanakan proses mediasi selanjutnya yaitu nanti di kantor kelurahan atau kecamatan. Yang jelas masing-masing pihak kami berikan ruang, kami berikan waktu sedianya kapan bisa bertemu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini,” kata Ardi, Jumat, (2/6/2023).

Ardi menegaskan, agar kedua belah pihak mempersiapkan data masing-masing. “Mediasi terkait dengan adanya tanah, masing-masing mungkin memiliki data. Lah data itu yang bisa nanti meneliti atau menguji bukan dari pihak kami, tentunya ada stakeholder yang lain, ada instansi lain yang bisa mengecek itu tanah milik siapa,” tandasnya.