Perpecahan Politik yang Artifisial: Bagaimana Perdebatan Imigrasi di Prancis Menyembunyikan Realitas Sosial

• Politik Prancis yang terbagi antara Kiri dan Kanan menampilkan pertarungan dramatis soal imigrasi. Namun data menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sebagian besar memiliki pandangan yang serupa. Apakah perdebatan politik ini hanya menyamarkan suatu konsensus yang sebenarnya?

Oleh Thomas Lacroix (Sciences Po, Paris)

DALAM 20 tahun terakhir, 12 undang-undang telah diberlakukan untuk menerapkan pendekatan yang semakin ketat terhadap imigrasi. Namun, setiap survei opini menunjukkan bahwa warga Prancis menginginkan kontrol perbatasan yang bahkan lebih ketat – meskipun Prancis sendiri sudah tidak lagi menjadi negara tujuan utama para migran.

Meskipun 10,7 persen penduduknya merupakan warga kelahiran luar negeri, tingkat imigrasi tahunan Prancis (rasio antara jumlah imigran masuk dengan total populasi negara) hanya mencapai 0,37 persen pada 2023, menjadikannya salah satu yang terendah di antara negara-negara OECD. Angka ini tiga kali lebih rendah dibanding Belgia (1,06 persen), Kanada (1,06 persen), atau Jerman (1,37 persen).

Perpecahan yang Dibuat-buat

Jika diamati lebih dalam, polarisasi yang tampak dalam isu imigrasi ini sebagian besar didorong oleh **posisi strategis politik** — menjadikan isu imigrasi bukan lagi urusan kebijakan praktis, tetapi ladang pertarungan simbolik. Karena partai-partai politik kesulitan mempertahankan pemilihnya, mereka memanfaatkan isu imigrasi untuk mengaktifkan kembali perpecahan antara kiri dan kanan, bukan mencerminkan perpecahan masyarakat yang nyata.

Sekilas, spektrum politik Prancis tampak terbagi jelas dalam hal imigrasi: Kubu kiri menekankan sisi kemanusiaan, kubu kanan menekankan kontrol dan keamanan.

Namun, presentasi biner ini gagal menangkap kompleksitas opini publik dan realitas kebijakan. Survei menunjukkan bahwa isu ekonomi (terutama daya beli), tekanan terhadap sistem kesehatan, dan dampak perubahan iklim jauh lebih diperhatikan oleh masyarakat. Dalam polling IPSOS-CESE, imigrasi hanya menempati urutan keenam sebagai isu utama, dengan hanya 18% responden yang menyebutnya sebagai kekhawatiran utama.