Perpecahan Politik yang Artifisial: Bagaimana Perdebatan Imigrasi di Prancis Menyembunyikan Realitas Sosial

Pasca perang: Organisasi masyarakat sipil seperti CIMADE mulai berperan dalam integrasi dan advokasi bagi migran. Pendekatan imigrasi saat itu masih didasari solidaritas kemanusiaan dan kebutuhan ekonomi, dengan sedikit kontroversi politik.

1980-an – Titik Balik: Negara mulai memusatkan kontrol atas kebijakan imigrasi. Munculnya Front Nasional (FN) yang sayap kanan ekstrem mengubah wajah politik imigrasi. Isu ini kini dilihat melalui kacamata keamanan, identitas budaya, dan menjadi pusat pertarungan politik.

Akibat dari perubahan ini cukup besar:

• Serikat pengusaha mulai menarik diri dari perdebatan publik,
• Kubu kiri terpecah, terseret antara prinsip kemanusiaan, realitas ekonomi, dan kekhawatiran elektoral,
• Organisasi masyarakat sipil menjadi terpinggirkan dalam iklim politik yang kian partisan.

Kekosongan yang Diisi Fokus Keamanan

Vakum kebijakan ini diisi oleh partai-partai kanan dan sayap kanan yang **mendefinisikan imigrasi melalui narasi keamanan dan pelestarian budaya**. Dengan minimnya suara dari kubu ekonomi atau kemanusiaan, perdebatan bergeser ke arah kebijakan restriktif dengan alasan keamanan.

Padahal, data menunjukkan bahwa tingkat imigrasi Prancis relatif stabil.

• Imigrasi bersih pada 2021: 159.000 orang
• Bandingkan dengan 2006: 163.000 orang

Kenyataannya, Prancis telah mengikuti agenda migrasi Uni Eropa, dengan:

• Syarat visa yang makin ketat
• Kerja sama dengan negara transit untuk deportasi
• Kebijakan integrasi yang terbatas pada pelatihan bahasa dan kewarganegaraan

Retorika Anti-Imigrasi yang Dominan