Pejabat Sepak Bola Iran Tinggalkan Kanada Jelang FIFA

VISI.NEWS | JAKARTA - Sejumlah pejabat tinggi Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) dilaporkan meninggalkan Kanada sebelum dimulainya Kongres FIFA yang dijadwalkan berlangsung pekan ini. Keputusan tersebut diambil setelah mereka disebut mengalami perlakuan yang dianggap tidak pantas saat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Toronto.

Media Iran pada Rabu (29/4/2026) melaporkan bahwa Presiden FFIRI Mehdi Taj, bersama sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal, memilih kembali ke Turkiye dengan penerbangan pertama yang tersedia setelah insiden di bandara tersebut. Mereka sebelumnya diketahui memasuki Kanada menggunakan visa resmi untuk menghadiri agenda FIFA.

“Mereka kembali ke Turkiye dengan penerbangan pertama karena perilaku tidak pantas petugas imigrasi di bandara dan penghinaan terhadap salah satu lembaga paling terhormat dari Angkatan Bersenjata Iran,” demikian laporan sejumlah media Iran seperti dikutip AFP, meski tidak merinci bentuk insiden yang dimaksud dikutip, Kamis (30/4/2026).

Konteks insiden ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah Kanada yang sejak 2024 menetapkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris. Kebijakan tersebut berdampak pada larangan masuk bagi individu yang memiliki keterkaitan dengan IRGC. Dalam laporan yang beredar, Presiden FFIRI Mehdi Taj disebut memiliki latar belakang sebagai mantan anggota IRGC, yang diduga menjadi salah satu faktor sensitif dalam proses pemeriksaan imigrasi.

Otoritas Kanada sendiri tidak memberikan komentar terhadap kasus individu karena alasan privasi, namun menegaskan sikap umum terkait kebijakan imigrasi mereka.

“Pejabat IRGC tidak dapat diterima di Kanada dan tidak memiliki tempat di negara kami,” demikian pernyataan resmi otoritas imigrasi Kanada.

Pemerintah Kanada juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan IRGC. Menteri Keamanan Publik Kanada, Gary Anandasangaree, sebelumnya menyebut langkah tersebut sebagai prioritas pemerintah di tengah kekhawatiran adanya ratusan individu dengan latar belakang serupa yang masih memiliki izin tinggal.