PBB di Ambang Krisis Keuangan: Operasional Terancam Berhenti Juli di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

VISI.NEWS | BANDUNG — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi ancaman krisis keuangan yang bisa menghentikan operasionalnya pada Juli mendatang, setelah Sekretaris Jenderal Antonio Guterres memperingatkan bahwa organisasi internasional itu berada di ambang kebangkrutan. Surat resmi Guterres kepada negara anggota yang dirilis Jumat (30/1/2026) mengungkapkan kondisi anggaran yang semakin memburuk akibat tunggakan kontribusi dan kewajiban pengembalian dana.

Menurut Guterres, sumber utama masalah adalah sejumlah negara anggota tidak membayar kontribusi wajib secara penuh atau tepat waktu, sehingga menimbulkan tekanan besar pada kas PBB. Akibatnya, organisasi dunia ini menerapkan pembekuan perekrutan dan pemangkasan anggaran di berbagai sektor untuk mencoba menyeimbangkan keuangannya.

“Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulis Guterres dalam suratnya.

Guterres menjelaskan bahwa kondisi keuangan PBB saat ini tidak berkelanjutan dan membawa organisasi global yang berusia lebih dari 75 tahun itu ke “risiko struktural” yang akut. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam arus pembayaran iuran, dia memperkirakan dana kas PBB bisa habis pada Juli, membuat pelaksanaan anggaran reguler 2026 yang telah disetujui menjadi tidak mungkin.

Data keuangan terbaru menunjukkan bahwa meskipun lebih dari 150 negara anggota telah membayar kontribusi mereka, PBB tetap menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran sebesar 1,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 26 triliun), lebih dari dua kali lipat dibandingkan tunggakan 2024. Selain itu, organisasi juga menghadapi kewajiban mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota, yang semakin memperparah tekanan terhadap likuiditas.

“Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” ujar Guterres, menggambarkan frustrasi atas situasi yang dihadapi PBB.