PBB di Ambang Krisis Keuangan: Operasional Terancam Berhenti Juli di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa

Juru bicara Guterres, Farhan Haq, dalam sebuah konferensi pers menambahkan bahwa kewajiban pengembalian dana tersebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk kas organisasi di tengah menurunnya pembayar iuran.

Situasi keuangan PBB juga diperumit oleh dinamika politik global. Dewan Keamanan PBB disebut berada dalam kondisi yang kebuntuan akibat perselisihan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China—anggota tetap dengan hak veto—membuat pengambilan keputusan strategis berjalan sangat lambat.

PBB juga merasakan dampak kebijakan luar negeri negara besar, terutama Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump baru-baru ini melakukan pemangkasan dana untuk beberapa badan PBB, menunda atau menolak pembayaran kontribusi wajib, serta meluncurkan Dewan Perdamaian sendiri yang oleh pengkritiknya dinilai berpotensi menjadi tandingan PBB di panggung internasional. Trump juga kerap mempertanyakan relevansi PBB dan kebijakan alokasinya.

Dalam konteks itu, Guterres menyoroti bahwa pemangkasan bantuan pembangunan dan kemanusiaan oleh Amerika Serikat di bawah kebijakan “America First” menambah beban tantangan global yang harus dihadapi dunia dan PBB.

Tanpa langkah drastis dari negara anggota untuk memperbaiki aliran kontribusi dan merombak aturan keuangan yang sudah usang, organisasi yang menjadi simbol kerja sama internasional sejak 1945 ini berisiko mengalami gangguan operasional besar di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh konflik. @kanaya