Parkir Liar Tak Pernah Tuntas, Farhan: Bandung Butuh Solusi Berani

VISI.NEWS | BANDUNG - Persoalan parkir liar kembali menjadi sorotan serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai, pola penertiban yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar masalah dan cenderung berulang tanpa penyelesaian jangka panjang. Farhan menyebut, pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi parkir liar yang menjamur di berbagai titik kota. Penindakan, menurutnya, hanya bersifat reaktif jika tidak dibarengi solusi nyata bagi kebutuhan parkir warga. “Penindakan itu perlu, tapi kalau tidak disertai solusi, besok-besok kejadian yang sama akan terulang lagi,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (5/1/2026). Ia menegaskan, persoalan parkir harus diselesaikan secara struktural dengan menghadirkan fasilitas parkir yang memadai, tertata, dan mudah diakses masyarakat. Tanpa itu, praktik parkir liar akan terus menemukan ruang hidupnya. Saat ini, Pemkot Bandung tengah mengidentifikasi sejumlah lahan strategis yang berpotensi dikembangkan menjadi fasilitas parkir resmi. Skema kerja sama dengan pihak swasta atau investor juga mulai dipertimbangkan untuk mempercepat realisasi. Salah satu konsep yang disiapkan adalah penerapan sistem “park and ride”. Melalui konsep ini, kendaraan pribadi diparkir di titik tertentu, lalu pengguna melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum menuju pusat aktivitas kota. “Kita sedang mencari lahan, terutama di titik-titik strategis. Setelah itu, baru kita buka peluang investasi,” jelas Farhan. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama antara lain kawasan gerbang kota seperti Pasteur, serta jalur timur–barat pusat kota yang selama ini menjadi langganan kemacetan akibat parkir liar dan kepadatan kendaraan. Farhan menegaskan, kebijakan ini bukan semata soal penertiban, melainkan upaya membangun sistem parkir kota yang tertib, nyaman, dan terintegrasi dengan mobilitas perkotaan. “Warga harus punya jawaban yang jelas ketika bertanya, ‘Saya parkir di mana?’ Itu tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya. @uli