Nila Yani Soroti Pemulihan Pariwisata Flores dan Tata Kelola Prokesra
PN
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Nila Yani Hardiyanti./visi.news/ist.
VISI.NEWS — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menyoroti penanganan dampak bencana yang melanda sektor pariwisata di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta tata kelola program Prokesra yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.
Nila mengatakan, gempa Flores yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak terhadap sejumlah destinasi dan desa wisata. Berdasarkan data yang disampaikannya, sebanyak 11 destinasi tujuan wisata (DTW) harus ditutup, dengan dua diantaranya mengalami kerusakan berat.
Selain itu, 25 dari 87 desa wisata juga terpaksa ditutup akibat dampak bencana. Kerusakan turut terjadi pada akses darat di sejumlah titik sehingga menghambat aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Tak hanya gempa, Nila juga menyoroti kebakaran di kawasan Sade, NTT, yang disebut menimbulkan kerugian mencapai Rp 33,84 miliar. Sebanyak 320 orang atau 189 keluarga pelaku wisata turut terdampak akibat peristiwa tersebut.
“Dua bencana terjadi dalam waktu yang berturut-turut,” kata Nila dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM, Senin (31/8/2026).
Nila mengapresiasi langkah jangka pendek yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata dalam menangani dampak bencana. Namun, ia meminta pemerintah menjelaskan skema pemulihan sektor pariwisata yang paling cepat, termasuk kepastian dukungan anggaran.
Ia mempertanyakan apakah anggaran untuk pemulihan tersebut telah disiapkan di luar pagu anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2027 yang saat ini dalam kondisi cukup ketat.
“Yang spesifik yang ingin saya tanyakan adalah skema pemulihan tercepatnya, dan apakah sudah dianggarkan di luar pagu 2027 yang sudah saat ini cukup ketat,” ujarnya.
Selain persoalan pariwisata, Nila meminta penjelasan Menteri UMKM mengenai tata kelola pelaksanaan program Prokesra yang menargetkan 10 juta penduduk untuk berusaha dan bekerja pada periode 2026 hingga 2029.
Menurut Nila, dalam paparan Kementerian UMKM disebutkan target pada 2027 mencapai 2,5 juta penerima manfaat yang berasal dari program 18 kementerian dan lembaga.
Ia menilai besarnya target tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya ingin penjelasan dari Kementerian UMKM bagaimana koordinasi dan pembagian tanggung jawab dari 18 kementerian dan lembaga ini,” katanya.
Nila juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab mengatur koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, termasuk mekanisme audit untuk mengukur capaian program. Menurutnya, mekanisme pengawasan dan evaluasi menjadi penting mengingat target penerima manfaat Prokesra yang cukup besar.
“Ini diatur siapa dan bagaimana audit capaiannya, karena angkanya cukup besar,” tutupnya.
Nila mengatakan, gempa Flores yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak terhadap sejumlah destinasi dan desa wisata. Berdasarkan data yang disampaikannya, sebanyak 11 destinasi tujuan wisata (DTW) harus ditutup, dengan dua diantaranya mengalami kerusakan berat.
Selain itu, 25 dari 87 desa wisata juga terpaksa ditutup akibat dampak bencana. Kerusakan turut terjadi pada akses darat di sejumlah titik sehingga menghambat aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Tak hanya gempa, Nila juga menyoroti kebakaran di kawasan Sade, NTT, yang disebut menimbulkan kerugian mencapai Rp 33,84 miliar. Sebanyak 320 orang atau 189 keluarga pelaku wisata turut terdampak akibat peristiwa tersebut.
“Dua bencana terjadi dalam waktu yang berturut-turut,” kata Nila dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM, Senin (31/8/2026).
Nila mengapresiasi langkah jangka pendek yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata dalam menangani dampak bencana. Namun, ia meminta pemerintah menjelaskan skema pemulihan sektor pariwisata yang paling cepat, termasuk kepastian dukungan anggaran.
Ia mempertanyakan apakah anggaran untuk pemulihan tersebut telah disiapkan di luar pagu anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2027 yang saat ini dalam kondisi cukup ketat.
“Yang spesifik yang ingin saya tanyakan adalah skema pemulihan tercepatnya, dan apakah sudah dianggarkan di luar pagu 2027 yang sudah saat ini cukup ketat,” ujarnya.
Selain persoalan pariwisata, Nila meminta penjelasan Menteri UMKM mengenai tata kelola pelaksanaan program Prokesra yang menargetkan 10 juta penduduk untuk berusaha dan bekerja pada periode 2026 hingga 2029.
Menurut Nila, dalam paparan Kementerian UMKM disebutkan target pada 2027 mencapai 2,5 juta penerima manfaat yang berasal dari program 18 kementerian dan lembaga.
Ia menilai besarnya target tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya ingin penjelasan dari Kementerian UMKM bagaimana koordinasi dan pembagian tanggung jawab dari 18 kementerian dan lembaga ini,” katanya.
Nila juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab mengatur koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, termasuk mekanisme audit untuk mengukur capaian program. Menurutnya, mekanisme pengawasan dan evaluasi menjadi penting mengingat target penerima manfaat Prokesra yang cukup besar.
“Ini diatur siapa dan bagaimana audit capaiannya, karena angkanya cukup besar,” tutupnya.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!