Mutasi Letjen Kunto Batal, Isu Campur Tangan Politik Mencuat

VISI.NEWS | JAKARTA – Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan strategis sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) memicu sorotan publik. Perwira tinggi yang juga putra mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno itu sebelumnya termasuk dalam surat keputusan mutasi yang diterbitkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Namun, hanya selang sehari, surat mutasi tersebut diralat. Tujuh nama yang sebelumnya dimutasi, termasuk Kunto, tidak lagi muncul dalam daftar terbaru. Perubahan mendadak ini menimbulkan spekulasi adanya tarik-menarik kepentingan politik di internal militer, apalagi menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi membantah adanya intervensi politik dalam proses mutasi ini. “Tidak ada tekanan dari pihak luar. Semua berjalan sesuai prosedur organisasi TNI,” tegasnya, Jumat (2/5/2025). Ia menegaskan mutasi tersebut telah melalui mekanisme Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Namun, sejumlah pengamat tak mudah percaya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebut pembatalan mutasi ini adalah sinyal kuat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Ini cara Prabowo menunjukkan bahwa dialah presiden sebenarnya, bahkan sebelum dilantik secara resmi,” ujarnya.

Jamiluddin menduga Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dipindahkan dari jabatan Pangkogabwilhan I. “Mungkin saja Prabowo menilai Kunto memiliki posisi strategis dan harus tetap berada di posisinya saat ini demi menjaga keseimbangan kekuatan di tubuh TNI,” tambahnya.

Sementara itu, Komisi I DPR RI turut menyoroti dinamika ini. Anggota Komisi I, Dave Laksono, menyebut TNI perlu transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. “Kalau ada perubahan mendadak seperti ini, ya harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai TNI terkesan ditarik-tarik dalam kepentingan politik,” katanya.