Muktamar NU Sentil Polemik DNA Nasab

Namun, klaim bahwa hasil tes DNA sejumlah orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW telah membuktikan mereka bukan keturunan Nabi perlu ditempatkan secara hati-hati. Berbagai klaim dan hasil pengujian yang beredar di ruang publik tidak semuanya berasal dari penelitian genetika yang dapat diverifikasi secara independen. Bahkan, perdebatan mengenai haplogroup tertentu sebagai penanda keturunan Nabi juga masih menjadi bahan polemik.

Karena itu, keputusan Bahtsul Masail mengenai DNA menjadi penting bukan hanya dari sisi hukum pemanfaatan data, tetapi juga dari perspektif perlindungan informasi genetik yang sangat sensitif.

Dalam pembahasannya, Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah mengajukan pertanyaan mengenai apakah data DNA yang diambil dari tubuh seseorang dapat dianggap sebagai hak milik pribadi yang sah untuk dikomersialisasikan.

Komisi memutuskan bahwa data DNA yang diambil dari tubuh merupakan hak privasi pemilik DNA. Dengan demikian, data tersebut tidak boleh dikomersialkan tanpa persetujuan pemilik.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) yang juga Pimpinan Sidang Bahtsul Masail Waqi’iyah, KH Mahbub Maafi, menjelaskan bahwa persetujuan pemilik menjadi unsur penting dalam pemanfaatan data DNA.

“Apakah DNA yang diambil itu bisa dianggap sebagai hak milik pribadi yang sah dikomersilkan? Jawabannya itu, data DNA yang diambil merupakan hak privasi pemilik DNA. Sehingga dia tidak bisa dikomersilkan tanpa seizin pemiliknya. Itu penting,” ujar KH Mahbub Maafi setelah Sidang Pleno III. 

Meski demikian, keputusan tersebut tidak berarti semua pemanfaatan DNA untuk kepentingan komersial dinyatakan haram. NU memberikan ruang bagi komersialisasi sepanjang dilakukan dengan izin pemilik data dan tidak disalahgunakan.

KH Mahbub menjelaskan bahwa pemilik DNA maupun korporasi dapat melakukan komersialisasi dengan skema iwadh fi muqabalatil idzni, dengan syarat adanya persetujuan dari pemilik dan data tidak disalahgunakan.