Legislator PDIP Duga Ada Intervensi Jokowi Pada Mutasi Jenderal Kunto

VISI.NEWS | JAKARTA - Menanggapi isu adanya ‘campur tangan’ Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada mutasi jabatan TNI yang baru lalu, Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyatakan jika benar terjadi, maka hal itu berbahaya. Sebagai informasi, pasca terjadi mutasi jabatan TNI yang kemudian dianulir dalam waktu satu hari, semakin kuat dugaan publik akan adanya campur tangan pada proses mutasi jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. “Konon itu yang menjadi pengganti Letjen Kunto adalah mantan ajudan Presiden ke-7. Berarti panglima TNI ini atas arahan dan mungkin quote and quote atas perintah Presiden ke-7, ini yang tidak benar,” kata TB Hasanuddin, dikutip Selasa (06/05/2025). Sebagai dasar pernyataannya, ia menyebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara tegas dinyatakan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Artinya, Presiden Prabowo Subianto-lah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI saat ini. “Panglima TNI memutasikan yang bukan KSAD, KSAL, KSAU, boleh. Memutasikan Jenderal Kunto? Boleh. Tetapi, masalahnya itu sudah sesuai perintah dari Presiden? Nah, di sini atas perintah siapa?” ujar TB Hasanuddin dengan nada tanya. Lebih lanjut, ia menegaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak masalah jika Prabowo sebagai panglima tertinggi menyetujui mutasi terhadap Letjen Kunto. Namun yang terjadi, Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan keputusan mutasi Letjen Kunto dan kemudian dibatalkan hanya dalam waktu sehari. “Jadi boleh mengembalikan ke jabatan itu, karena beliau (Prabowo) sebagai penguasa tertinggi, nah jadi boleh. Yang saya tidak habis pikir, bagaimana Panglima TNI masih ya diintervensi oleh seorang sipil, ini bahaya,” pungkas TB Hasanuddin. @givary