KPU Sambut Baik Ajakan AMSI Kerja Sama Cek Fakta Pemilu 2024 di Seluruh Indonesia

Wakil ketua AMSI, Suwarjono mengatakan, sebagai asosiasi perusahaan media, AMSI memiliki banyak program andalan yang ditujukan untuk mewujudkan dua misi utama, membangun ekosistem untuk media anggotanya agar sehat bisnisnya dan berkualitas kontennya. Program jurnalisme cek fakta adalah salah satu program panjang AMSI yang didukung penuh oleh Google News Initiative (GNI). Program cek fakta disajikan sebagai sumbangsih AMSI bersama koalisi cek fakta untuk menjernihkan ruang digital dari sampah misinformasi dan disinformasi yang acapkali isinya berita palsu (fake news), hoaks, dan juga ujaran kebencian.

"Semangat AMSI sejak awal berdiri, bertekad menghalau hoax, fake news, hate speech di tengah gempuran banyaknya platform global. Beberapa kerjasama AMSI-KPU di perhelatan pilkada, pilgub, dan live fact checking di pilpres 2019 sudah pernah dilakukan. Karena itu kami ingin membuka kembali melanjutkan kerjasama yang pernah dilakukan,” kata Suwarjono, saat audiensi dimulai.

Audiensi AMSI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi jalan merajut kembali sinergi dan kerjasama antara AMSI dengan KPU khususnya terkait kerja jurnalisme cek fakta pada tahapan Pemilu 2024 dan program lain yang dimungkinkan terkait data dan sosialisasi tahapan pemilu 2024.

Selain Suwarjono sejumlah pengurus AMSI yang ikut menghadiri audiensi adalah Maryadi (Bendahara Umum AMSI-Direktur Bisnis Katadata), Gaib Maruto Sigit (Pengurus Bidang Advokasi-Pemred Sindo Trijaya), Agus Perdana (Pengurus Bidang Pendidikan dan Pelatihan-Pemred KabarMedan), Adi Prasetya (Direktur Eksekutif AMSI) serta para manajer program di AMSI. Dari KPU, hadir sejumlah pejabat struktural kepala humas, tim ahli, hukum, dan bidang kerjasama.

Di Indonesia, upaya membendung berita palsu (fake news), misinformasi dan disinformasi telah dilakukan bersama-sama oleh AMSI, Mafindo, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sejak 2018. Kerja sama dilakukan mulai dari pelatihan, produksi konten, publikasi, kampanye bahaya hoaks, hingga upaya “vaksinasi” publik agar tak mudah termakan hoaks yang dikenal dengan prebunking.