KPK Selidiki Kuota Haji 2024, Menag Nasaruddin Pastikan Tahun Ini Bersih

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024. Nasaruddin mengaku tidak mengetahui persoalan yang terjadi di masa lalu, tetapi menegaskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 berjalan tanpa penyimpangan. "Yang penting 2025 insyaallah kami jamin, insyaallah enggak ada. 2024 saya enggak tahu," ujar Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025). Diketahui, KPK tengah mengusut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji pada 2024, saat Kementerian Agama dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu telah membenarkan adanya penyelidikan ini sejak Kamis (19/6/2025). Setidaknya ada lima laporan yang masuk ke KPK sepanjang tahun lalu, di antaranya dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU), Front Pemuda Anti-Korupsi, mahasiswa STMIK Jayakarta, AMALAN Rakyat, dan Jaringan Perempuan Indonesia (JPI). Laporan tersebut menyoroti dugaan pengalihan kuota haji secara sepihak dan potensi penyalahgunaan wewenang. Nasaruddin menegaskan saat ini pihaknya tidak fokus menambah kuota haji karena justru dapat menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan. Menurutnya, penambahan kuota tanpa perhitungan matang bisa menimbulkan risiko pelanggaran maupun kendala logistik di Arab Saudi. "Saya memang tidak selalu berambisi untuk menambah kuota haji karena kalau untuk menambah kuota haji, ini berpeluang terjadinya penyimpangan," jelas Nasaruddin. Ia mencontohkan jika Indonesia tiba-tiba menambah 20.000 jemaah, maka akan muncul masalah penempatan akomodasi seperti kasur dan tenda. Selain itu, penambahan kuota yang tidak dikelola baik dapat menyebabkan jemaah Indonesia menempati fasilitas negara lain. Oleh karena itu, Nasaruddin menilai peningkatan jumlah petugas pendamping lebih dibutuhkan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan maksimal. @ffr