KPK Periksa Lingkaran Dalam RK, Pakar: Kenapa TPPU Dihindari?

Ia menilai pemeriksaan terhadap orang-orang terdekat Ridwan Kamil akan jauh lebih tepat dan relevan jika ditempatkan dalam kerangka TPPU. “Kalau ditanya apakah istri, keluarga, atau teman dekat terlibat langsung dalam korupsi pengadaan iklan Bank BJB, itu sulit dibuktikan dan cenderung jauh. Tapi kalau pertanyaannya, apakah mereka menerima atau menikmati aliran dana hasil korupsi, itu lain cerita. Di situlah TPPU bekerja,” tegasnya.

Yenti menambahkan bahwa Undang-Undang TPPU memang dirancang untuk menjangkau pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, meskipun tidak terlibat langsung dalam perbuatan asal. “TPPU pasif itu tujuannya jelas: agar siapa pun yang menikmati uang hasil korupsi bisa dimintai pertanggungjawaban. Uang korupsi itu hak rakyat,” katanya.

Ia juga mengkritisi sikap KPK yang dinilainya terlalu enggan menyebut atau menggunakan TPPU secara eksplisit. “Kalau KPK terus mengatakan ini hanya korupsi dan tidak mau menyentuh TPPU, muncul kesan seolah-olah ada pihak yang dilindungi. Padahal Pasal 75 UU TPPU sangat jelas, penyidikan bisa digabung,” ujar Yenti.

Terkait dalih Ridwan Kamil yang menyebut posisinya sebagai gubernur dan komisaris terlalu jauh dari urusan teknis iklan Bank BJB, Saut Situmorang menilai argumen tersebut tidak kuat secara logika hukum. “Semua orang tahu bagaimana BUMD bekerja. Keputusan strategis tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak kunci. Ini soal nalar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, pengakuan bukanlah hal utama. “Di KPK, kami tidak pernah pusing orang mengaku atau tidak. Mengaku itu bonus. Yang utama adalah bukti, alur transaksi, dan keterkaitan peran,” ujarnya.

Kedua narasumber sepakat bahwa kunci perkara ini terletak pada penelusuran aliran dana atau *follow the money*. Mulai dari sumber dana iklan, pergerakan uang, kemungkinan layering, hingga perubahan gaya hidup dan peningkatan aset pihak-pihak tertentu menjadi indikator penting yang harus dibuktikan secara hukum. “Kalau aliran dana itu jelas, konstruksi perkaranya akan kuat,” kata Yenti.