KPK Buka Kemungkinan PT Sumarecon Sebagai Tersangka Korporasi

Penyidik juga mendalami dugaan adanya penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan di berbagai tingkatan, mulai dari kantor pertanahan, kantor wilayah hingga tingkat Kementerian ATR/BPN.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Arif diduga berperan sebagai pengepul uang dari sejumlah pihak swasta. Uang tersebut kemudian diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan.

Kondisi inilah yang membuat penyidikan berpotensi berkembang lebih luas. KPK tidak hanya mengejar transaksi yang telah teridentifikasi, tetapi juga berusaha mengurai jaringan pemberian dan penerimaan uang dalam pengurusan layanan pertanahan.

Di sisi lain, kemungkinan penetapan Summarecon sebagai tersangka korporasi masih berada dalam tahap pendalaman. KPK belum menyatakan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi.

Status tersebut penting dibedakan dari status Adrianto Pitojo Adi sebagai tersangka individu. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak secara otomatis membuat perusahaan tempatnya bekerja berstatus tersangka. KPK perlu membuktikan unsur dan pertanggungjawaban korporasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, penyidik kini akan mendalami apakah dugaan suap tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, apakah perusahaan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, serta bagaimana peran pihak-pihak di dalam perusahaan dalam rangkaian transaksi yang sedang disidik.

Jika penyidik menemukan bukti yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi, perkara dapat berkembang dengan menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum. Namun, keputusan tersebut tetap bergantung pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.

Kasus ini sekaligus memperlihatkan bagaimana pengurusan administrasi pertanahan dapat menjadi pintu masuk dugaan tindak pidana korupsi. Pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB yang seharusnya berjalan melalui prosedur administrasi diduga disertai transaksi kepada pihak tertentu.