Kongres AS Terus Bahas Regulasi Kripto, Namun Progres Berjalan Lambat

VISI.NEWS | WASHINGTON - Kongres Amerika Serikat terus menunjukkan perkembangan dalam berbagai isu terkait regulasi aset kripto, meski lajunya dinilai masih sangat lambat. Beberapa komite di DPR dan Senat telah memproses sejumlah nominasi pejabat yang akan memimpin lembaga pengawas industri kripto, namun proses pengesahan penuh oleh Senat hingga kini belum terlaksana. Sementara itu, waktu pembahasan terkait regulasi struktur pasar kripto kian menipis menjelang akhir tahun.

Dalam dua pekan terakhir, perhatian publik tertuju pada upaya industri kripto untuk mendorong tercapainya kemajuan legislasi sebelum penutupan masa sidang 2025. Namun, dengan hanya tersisa dua pekan kerja terakhir bagi DPR dan Senat, peluang untuk menetapkan kebijakan besar tampak semakin mengecil.

Situasi ini semakin penting mengingat sejumlah lembaga regulator telah mengambil langkah lanjutan untuk memperkuat regulasi kripto sejak bulan lalu. Akan tetapi, Kongres sendiri masih berada dalam kondisi “limbo” politik, di mana proses berjalan tetapi tanpa kejelasan tenggat maupun hasil akhir.

Pertanyaan terbesar yang mengemuka adalah kapan Kongres akan benar-benar melanjutkan pembahasan undang-undang struktur pasar kripto. Sudah dipastikan bahwa rancangan undang-undang tersebut tidak akan berpeluang menjadi undang-undang sebelum tahun depan. Yang belum jelas adalah apakah draft yang telah beredar akan masuk tahap “markup hearing” sebelum Januari.

Komite Perbankan Senat sebelumnya menargetkan 18 Desember sebagai jadwal tentatif pembahasan lanjutan, tetapi proses negosiasi teks RUU masih terus berlangsung. Hal serupa terjadi di Komite Pertanian Senat yang hingga kini belum memberikan pernyataan publik mengenai kelanjutan draft yang dirilis beberapa minggu lalu.

Meski demikian, Senat terlihat lebih progresif dalam memproses sejumlah nominasi kandidat yang diajukan Presiden Donald Trump untuk memimpin lembaga pengawas seperti CFTC dan FDIC. Mike Selig dan Travis Hill masuk dalam satu resolusi Senat yang memungkinkan pengesahan hampir 100 pejabat sekaligus. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung minggu ini, namun ditunda dan diperkirakan baru dilakukan pekan depan.