Komisi IX DPR Usulkan Program MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah

VISI.NEWS | JAKARTA - Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, sebagai respons atas temuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menyebut adanya potensi pemborosan anggaran program MBG lebih dari Rp1 triliun per bulan.

Menurut Charles, temuan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

“Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” kata Charles dalam keterangannya dikutip, Sabtu (13/6/2026).

Ia menilai dugaan pemborosan dalam program MBG tidak bisa dianggap sepele, terutama di tengah kondisi fiskal pemerintah yang menghadapi berbagai kebutuhan anggaran di sektor lain.

Charles menyebut evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat menilai secara objektif efektivitas dan tata kelola program yang selama ini berjalan.

“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta agar dapur-dapur penyedia MBG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional atau berulang kali menyebabkan kasus keracunan ditutup secara permanen.

Menurutnya, aspek keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini lebih dari 40 ribu anak dilaporkan menjadi korban keracunan yang berkaitan dengan program MBG.

Charles menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap.

“Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” katanya.

Usulan penghentian sementara tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan dan memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, dengan mengedepankan aspek keamanan, kualitas layanan, serta efisiensi penggunaan anggaran negara.