Kominfo Dorong Tata Kelola Arus Data Lintas Negara yang Lebih Inklusif melalui DEWG G20

VISI.NEWS | JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengusung isu prioritas Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust atau Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan untuk menjawab tantangan tata kelola kebijakan arus data lintas batas negara yang memiliki pendekatan berbeda setiap negara, Indonesia akan memfasilitasi dialog dalam forum G20 untuk membangun pemahaman bersama.

“Melalui DEWG, kami ingin menjembatani perbedaan pendekatan negara terkait arus data lintas batas negara dengan mengusung empat prinsip, yaitu lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Inilah posisi Indonesia yang ingin kita tawarkan dalam forum G20,” ujarnya dalam Sofa Talk Series “Mengenal Lebih Dalam Isu Arus Data Lintas Negara” Kepemimpinan Indonesia dalam Isu Digital di Forum G20, yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Jumat (25/2/2022) kemarin.

Menurut Sekjen Mira Tayyiba, di tengah kompleksitas setiap negara akan memiliki perspektif beragam dalam mengelola data. Namun, pengaturannya akan cenderung seragam.

“Hal ini menjadi lebih kompleks saat kita membicarakan lintas negara karena pengaturannya mungkin berbeda. Lintas yurisdiksi, mungkin treatmen datanya akan berbeda. Jadi pada saat kita bicara masih di dalam jurisdiksi tertentu, misalnya kita melakukan pengukuran data masih di Indonesia, walaupun isunya kompleks tetapi pengaturannya seragam,” jelasnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, dalam berbagai forum internasional, Indonesia senantiasa mengedepankan empat prinsip yaitu lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity

Sebagai langkah konkret, Sekjen Mira Tayyiba menjelaskan Indonesia telah dan terus berupaya untuk mendorong adopsi empat prinsip tersebut di forum G20 sejak Presidensi G20 Arab Saudi tahun 2020.

“Dalam DEWG, keempat prinsip tersebut menjadi landasan diskusi para negara anggota G20 terkait pengelolaan data. Kami mendukung agar pembahasan topik ini dilakukan dengan dinamis, terbuka terhadap berbagai sudut pandang, dan didasari kesepahaman bersama,” tuturnya.