Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Dukung Kebijakan Menteri ESDM: Negara Hadir untuk Rakyat Kecil dan UMKM

Sementara itu, Sarmuji juga menyoroti adanya upaya penggembosan terhadap Bahlil yang dinilai berasal dari kelompok mafia impor minyak dan pengusaha besar yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya.

“Mafia impor minyak yang menikmati rente besar merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” ujar Sarmuji.

Ia menegaskan bahwa serangan kepada Bahlil bukan merupakan kritik objektif, melainkan manuver dari pihak-pihak yang merasa dirugikan secara ekonomi.

“Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” imbuhnya.

Salah satu kebijakan terbaru yang menuai sorotan adalah keputusan Bahlil untuk menghentikan sementara IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Bahlil, penghentian dilakukan sambil menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim dari Kementerian ESDM.

“Kami untuk sementara hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan selesai. Setelah itu baru kita ambil keputusan lebih lanjut,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Langkah ini, menurut para pendukung Bahlil, menunjukkan konsistensinya dalam memastikan bahwa izin tambang dikelola secara profesional dan tidak merugikan masyarakat serta lingkungan.

“Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” tutup Sarmuji.