Kenakan APD Aparat Siaga Amankan Unjuk Rasa BEM SI

VISI.NEWS | JAKARTA - Aparat kepolisian dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri (APD) atau hazmat disiagakan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021). Mereka disiagakan dalam proses pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pantauan di lokasi, polisi dengan pakaian APD itu berbaris rapi di pinggir jalan, tepat di depan massa aksi yang tengah berorasi. Sementara itu, satu mobil taktis milik aparat kepolisian juga bersiaga di dekat massa aksi. Di lain pihak, massa aksi turut menyampaikan jika mereka bukan musuh bagi aparat. Untuk itu, massa aksi meneriakkan lagu kepada polisi yang berjaga. "Tugasmu mengayomi, tugasmu mengayomi," teriak mereka melalui pengeras suara. Semula, massa aksi tiba di kawasan Patung Kuda pada pukul 11.20 WIB. Saat mereka datang, hujan deras mengguyur lokasi aksi. Terkini, hujan sudah reda. Massa aksi silih berganti bergantian menyampaikan orasi lewat pengeras suara. Hujan-hujanan Pantauan Suara.com pukul 11.30 WIB, kurang lebih seratus mahasiswa terlihat bergerak dari kawasan IRTI Monas menuju Patung Kuda. Meski hujan deras mengguyur, massa mahasiswa tetap menggelar aksi unjuk rasa sambil melantunkan sejumlah orasi dari mobil komando. Semula aksi ini akan digelar di kawasan Istana Negara. Namun, massa mahasiswa hanya berkumpul dalam satu barikade dengan sejumlah papan tuntutan yang dibawa. Dalam undangan yang diterima Suara.com, aksi rencananya akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Dalam keterangan dalam undangan itu, BEM SI menyebutkan jika tujuh tahun pemerintahan Jokowi tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah - masalah yang ada di Indonesia.  "Sangat disayangkan lagi bahwa selama menjabat dua periode ini semua usaha yang dilakukan Jokowi tidak membawa hasil," tulis BEM SI dalam undangan tersebut. Ribuan Personel Gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dibantu aparat TNI sudah melakukan persiapan pengamanan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Total ada 2.149 personel yang telah disiagskan. "Ada 2.149 personel gabungan," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Sam menambahkan,merujuk arahan Kapolres Metro Jakarta Pusat, pihaknya akan melakukan antisipasi mengingat DKI Jakarta masih cukup penyebaran virus Covid-19. Atas hal itu, pencegahan dilakukan agar kerumunan tidak terjadi. "Kita mencegah timbulnya kerumuman hingga mengakibatkan klaster baru. Karena sudah di atur dalam UU terkait kesehatan masyarakat diatas segalanya," papar Sam. Sam melanjutkan, pihaknya akan tetap humanis dalam hal pengamanan aksi. Nantinya, petugas akan mengedepankan pendekatan yang baik kepada mahasiswa. "Intinya hindari bersifat eksesif. Anggap yang melakukan unjuk rasa yaitu adik-adik kita," papar Sam. Di Bandung Seementara mahasiswa Kota Bandung dari berbagai kampus menggelar aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi pada periode kedua, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (20/10/2021). Terdapat sederet kritik yang mereka sampaikan, satu di antaranya mengenai kekerasan aparat di masa rezim Jokowi. Khususnya, represivitas polisi yang kerap terjadi saat mahasiswa menggelar aksi. Kasus yang turut disoroti adalah insiden yang terjadi di Tanggerang. Diketahui luas, seorang polisi membanting seorang mahasiswa yang turut dalam sebuah aksi demonstrasi hingga membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. "Kami muak dengan kekerasan aparat," ungkap salah seorang koordinator aksi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ilyasa Ali Husni, seperti dilansir Suara.com yang menghubunginya di lokasi. "Kasus mahasiswa yang dibanting itu hanya satu dari banyak kasus kekerasan aparat lainnya yang terus berlangsung, misalnya banyak terjadi saat aksi Reformasi Dikorupsi atau penolakan Omnibus Law di dua tahun terakhir ini," imbuhnya. Ilyasa berpendapat, pihak kepolisian mungkin seolah biasa ketika melakukan kekerasan semacam itu. Namun, sejatinya tindakan tersebut mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tindakan destruktif terhadap kebebasan sipil dalam berpendapat atau menyampaikan aspirasi. Kekerasan terhadap sipil itu tidak boleh dibiarkan, harus dicegah. Jika tidak, kata Ilyasa, kemuakan terhadap aparat akan menjadi bola salju di rezim Jokowi. Terus menggelinding secara perlahan, di kemudian hari berakumulasi sebagai protes sipil yang sangat besar. "Jangan sampai akhirnya masyarakat tidak percaya pada institusi Polri," ujar Ilyasa. Ia melanjutkan, tidak hanya represi yang terjadi saat aksi berlangsung atau pasca-demontrasi, bahkan upaya pembungkaman kebebasan menyampaikan pendapat itu terjadi pra-aksi. Pihak kampus, katanya, kerap didesak untuk mencegah mahasiswanya turun ke jalan. Tidak hanya kekerasan saat aksi demonstrasi, mahasiswa juga disebut mencermati ihwal pemerintah yang seolah semakin rajin mengkriminalisasi para aktivis. Jika memang pemerintah Jokowi berniat menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka kondisi ini harus menjadi pekerjaan rumah alias PR besar yang harus dibenahi. "Peran dan fungsi polri dalam hal ini perlu dipertanyakan ulang, perlu direformasi. Kita pertanyakan netralitas polri. Lebih berpihak ke mana, apakah ke masyarakat, atau birokrat-konglomerat," jelasnya. "Lama kelamaan kalau terus seperti ini citra polri akan terus memburuk, apalagi belakangan banyak kasus mulai membanting mahasiswa, dugaan pelecehan seksual, kasus anggota polisi merampok, dan lain-lain. Saya rasa ini bahkan bisa jadi sorotan dunia internasional," tandasnya. Pantauan Suara.com, aksi itu diikuti sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus seperti Unisba, UPI, Unikom, Unpas, Sekolah Tinggi Bahasa Asing, Universitas Muhamadiyah Bandung, Nurtanio, YPKP Sanggabuana, Unibi, Itenas, Stipar, Stialan dan lainnya. Mayoritas mereka mengenakan jas almamater kampus masing-masing, bergantian berorasi serta sebagian lain membentangkan sejumlah poster-poster aspirasi. @fen