Kemnaker Andalkan AI untuk Siapkan SDM Hadapi Era Digital

VISI.NEWS - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat langkah transformasi digital dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Melalui pendekatan berbasis data, Kemnaker ingin memastikan perencanaan tenaga kerja dan program pelatihan lebih tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan industri, serta mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat membuka webinar bertajuk "AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja & Perencanaan Pelatihan" pada Jumat (17/7/2026). Menurutnya, perkembangan teknologi digital, khususnya AI, telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara signifikan, mulai dari proses belajar, pola rekrutmen, hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik.

Cris menegaskan bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan hanya menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja, tetapi memastikan materi pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

"Mandat besar Kemnaker adalah memastikan tenaga kerja kita tidak tertinggal. Tantangannya bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut relevan dengan perkembangan industri. Di sinilah peran AI menjadi sangat krusial," ujar Cris.

Ia menjelaskan, AI memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Teknologi tersebut mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri secara cepat melalui analisis data dalam jumlah besar. Dengan kemampuan itu, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja maupun jenis keterampilan yang paling dibutuhkan.

Selain itu, AI juga dinilai efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi atau skill gap yang masih dimiliki tenaga kerja Indonesia. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang program pelatihan yang lebih terarah sehingga lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.