Kemnaker Andalkan AI untuk Siapkan SDM Hadapi Era Digital

VISI.NEWS - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat langkah transformasi digital dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Melalui pendekatan berbasis data, Kemnaker ingin memastikan perencanaan tenaga kerja dan program pelatihan lebih tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan industri, serta mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat membuka webinar bertajuk "AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja & Perencanaan Pelatihan" pada Jumat (17/7/2026). Menurutnya, perkembangan teknologi digital, khususnya AI, telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara signifikan, mulai dari proses belajar, pola rekrutmen, hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik.

Cris menegaskan bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan hanya menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja, tetapi memastikan materi pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

"Mandat besar Kemnaker adalah memastikan tenaga kerja kita tidak tertinggal. Tantangannya bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut relevan dengan perkembangan industri. Di sinilah peran AI menjadi sangat krusial," ujar Cris.

Ia menjelaskan, AI memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Teknologi tersebut mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri secara cepat melalui analisis data dalam jumlah besar. Dengan kemampuan itu, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja maupun jenis keterampilan yang paling dibutuhkan.

Selain itu, AI juga dinilai efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi atau skill gap yang masih dimiliki tenaga kerja Indonesia. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang program pelatihan yang lebih terarah sehingga lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Menurut Cris, pemanfaatan AI juga memungkinkan penyusunan program pelatihan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri global. Kurikulum pelatihan dapat diperbarui secara berkala berdasarkan tren teknologi, perubahan kebutuhan perusahaan, hingga munculnya profesi-profesi baru akibat digitalisasi.

Lebih jauh, AI akan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Dengan dukungan analisis data yang lebih komprehensif, kebijakan ketenagakerjaan tidak lagi hanya bertumpu pada asumsi, tetapi didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

Meski demikian, Cris mengingatkan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran manusia sepenuhnya. Keberhasilan transformasi digital tetap bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkannya.

Karena itu, aparatur pemerintah maupun tenaga kerja dituntut memiliki pola pikir yang adaptif, terbuka terhadap perubahan, serta terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning.

"Mari jadikan AI sebagai mitra strategis untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat efektivitas organisasi, dan mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global," katanya.

Ia optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk memanfaatkan AI dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan. Jumlah angkatan kerja yang besar, budaya gotong royong, serta meningkatnya literasi digital masyarakat menjadi kekuatan yang dapat dipadukan dengan teknologi untuk menciptakan SDM yang lebih unggul dan kompetitif.

Melalui penyelenggaraan webinar tersebut, Kemnaker berharap tercipta ruang diskusi yang produktif bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan pelaku industri dalam merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia yang lebih modern, inklusif, dan berbasis data.

Ke depan, pemanfaatan AI diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja, tetapi juga mempercepat terwujudnya sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih responsif terhadap perubahan industri global, sehingga tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja internasional.