Kementerian BUMN Persiapkan Dokumen Transisi untuk Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran

VISI.NEWS | JAKARTA -Kementerian BUMN sedang memfinalisasi dokumen transisi yang akan diserahkan kepada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut, yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan, merupakan rencana strategis untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam periode 2024-2029.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa dokumen ini, yang dikenal sebagai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), berfungsi sebagai panduan untuk transisi yang mulus antara pemerintahan yang akan datang dengan yang saat ini. "Ini adalah RPJPM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah yang disusun untuk periode 2024-2029. Kami mendukung sepenuhnya proses transisi ini," ungkap Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dokumen ini mencakup sejumlah perubahan penting dalam struktur dan jumlah BUMN. Salah satunya adalah pengurangan klaster BUMN dari 12 menjadi 11, serta pemangkasan jumlah BUMN dari 41 menjadi 30. "Kami sedang menilai BUMN mana yang perlu dipertahankan dan mana yang bisa dioptimalkan berdasarkan kinerja keuangan mereka," jelas Arya.

Dokumen ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya mengungkapkan bahwa dokumen transisi ini penting untuk menjaga kesinambungan operasional BUMN. "Kami sedang menyiapkan dokumen transisi yang baik untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN," katanya pada acara BUMN Forum 2023 pada 30 April 2024 lalu.

Selain RJPP, dokumen yang sedang dipersiapkan juga mencakup Roadmap BUMN 2024-2034, yang telah selesai disusun. Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menambahkan bahwa RJPP BUMN untuk periode 2024-2029 masih dalam proses. "Roadmap BUMN 2024-2034 sudah selesai, sementara RJPP BUMN untuk 2024-2029 masih dalam tahap akhir penyusunan," ujarnya yang dilansir dari detik.com selasa (16/7/2024).

Dengan adanya dokumen-dokumen ini, diharapkan proses transisi pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar dan BUMN dapat terus beroperasi secara efektif di bawah kepemimpinan yang baru.