Kemenhub Batasi Penuh Angkutan Barang di Tol Selama Libur Nataru 2025/2026

VISI.NEWS | JAKARTA - Kementerian Perhubungan membatasi penuh kendaraan angkutan barang di ruas tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan usai rapat koordinasi dengan Korlantas Polri, menyikapi kebijakan Menteri PANRB Rini Widyantini terkait penerapan work from anywhere (WFA) pada (29-31/12/2025).

"Sehingga diputuskan ada penambahan pengaturan lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru ini, terutama terkait dengan pembatasan angkutan barang (di tol). Jadi yang tadinya ada window time di 21-22 (Desember 2025), kemudian 29-31, (Desember 2025), ini kita tidak ada window time, artinya terus berlaku (pembatasan kendaraan angkutan barang)," kata Aan dikutip dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Aan menyampaikan evaluasi pengelolaan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dilakukan bersama Korlantas Polri karena kebijakan WFA diperkirakan memicu peningkatan serta perubahan pola pergerakan masyarakat selama masa libur panjang akhir tahun.

Berdasarkan hasil rapat, kata Aan, pembatasan angkutan barang di ruas tol diberlakukan tanpa window time, sehingga selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, kendaraan angkutan barang dilarang melintas di jalan tol selama 24 jam penuh.

Sementara itu, untuk jalan arteri, pembatasan angkutan barang tetap menggunakan window time, yakni diperbolehkan melintas pada pukul 22.00 hingga 05.00 demi menjaga keseimbangan distribusi dan kelancaran lalu lintas.

"Untuk (jalan) arteri, ini masih kita berlakukan window time, itu diperbolehkan (kendaraan angkutan barang melintas) dari jam 22.00 sampai jam 05.00. Kemudian pengaturan yang lainnya tidak ada perubahan," jelasnya.

Aan menjelaskan pembatasan angkutan barang telah berlaku sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Sementara pengaturan teknis di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada Polri melalui diskresi kepolisian sesuai situasi aktual.