Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Panggil Bobby Rasyidin

VISI.NEWS | BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018/2023.

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama BBR," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

Meski saat ini menjabat sebagai Dirut PT KAI, Bobby dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021/2025.

Selain Bobby, KPK juga memeriksa tiga orang lainnya sebagai saksi dalam perkara yang sama. Mereka adalah pegawai PT Telkom Indonesia (Persero) berinisial JDA, SVP Solution Delivery PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) berinisial BSP, serta VP Procurement Telkomsigma berinisial HRP.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan KPK terhadap kasus tersebut pada Senin (11/8/2025), KPK telah memanggil sejumlah saksi lain, termasuk pegawai PT Jaring Mal Indonesia (JMI) berinisial RJ dan IAK, Deputy Finance and Asset Telkom tahun 2024 berinisial DHT, serta Manajer Proyek Digitalisasi SPBU Telkomsigma berinisial TA.

Berlanjut pada Selasa (12/8/2025), KPK memeriksa beberapa saksi dari PT Telkom dan perusahaan lain yang terlibat, seperti Manajer Divisi Planning and Deployment (PND) Telkom berinisial TS, pegawai SM Access Planning dan Wireless Access Telkom, hingga Direktur PT Star Global Indonesia berinisial ST.

Kemudian pada Rabu (13/8/2025), sejumlah pegawai dari Telkom dan anak usahanya kembali dipanggil, termasuk pegawai Divisi Service Solution Project Management Office Telkom berinisial WM, dan pendiri PT Sempurna Global Pertama berinisial HMT.

Penyidikan kasus ini pertama kali diumumkan KPK pada Januari 2025, dan terus berlanjut dengan pemeriksaan berbagai pihak yang diduga mengetahui alur proyek digitalisasi SPBU yang dikerjakan oleh sejumlah BUMN dan swasta. @sanny