Kadis PMD Kabupaten Bandung: Pemekaran Desa Jadi Strategi Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Selanjutnya terkait kendala, kata dia, ketimpangan pembangunan antar desa. Solusinya perlu adanya hubungan dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Terkahir, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan.

"Solusinya yakni dengan pengangkatan perangkat desa untuk desa baru agar membuka peluang kerja bagi warga desa baru," sebutnya.

Berikut beberapa kendala lainnya dalam pemekaran desa, di antaranya pemahaman masyarakat yang kurang, tantangan dalam pembangunan infrastruktur, pengaturan batas wilayah yang tidak jelas, pembagian sumber daya alam dan aset desa, konflik sosial dan politik stabilitas pemerintahan desa,

Tata Irawan mengatakan arah kebijakan penataan desa di Kabupaten Bandung periode 2025-2029 saat ini berdasarkan asta cita presiden yang berbunyi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Lalu dalam misi ketiga Bupati Bandung dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel," katanya.

Selanjutnya, katanya, yang tercantum dalam rencana dan isu strategis DPMD Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.

"Dilanjut dengan arah kebijakan dengan melakukan penataan desa melalui pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa," ujarnya.

Yang terakhir dalam rencana aksi misi yaitu mewujudkan pemerintahan yang berakhlak melalui diantaranya fasilitas pemekaran, penggabungan dan peningkatan desa, sehingga tercipta penataan desa bersifat top down.