Izin Dinilai Abaikan Pengetahuan Lokal, Risiko Bencana Meningkat

"Masyarakat hanya mengelola 4 koma sekian persen. Jika melihat persentase tersebut, dibagian terbesarlah perbaikan perlu dilakukan. Tata guna lahan (land use) kita menjadi penyebab bencana-bencana ini terjadi," tegas Robi. Ia menyoroti bahwa selama ini pergeseran pengelolaan lahan dari korporasi ke rakyat tidak pernah terjadi secara terencana (by design), melainkan karena by accident, seperti protes dan lainnya.

Sebagai solusi mendasar untuk memutus rantai konflik dan kerusakan, Robi mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Kehutanan. Ia berargumen bahwa pengelolaan di hulu seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, sementara swasta berperan di hilir untuk pengolahan.

Ketimpangan penguasaan dan pengelolaan hutan tersebut dinilai tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan nasional yang lebih luas. Ketika ruang hidup masyarakat menyempit dan peran mereka di hulu melemah, keputusan pembangunan cenderung berpusat pada logika investasi jangka pendek.

Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative, Mas Achmad Santosa, menilai kebijakan pembangunan Indonesia masih bertumpu pada konsep keberlanjutan yang lemah. Menurutnya, paradigma tersebut perlu diubah agar bencana ekologis tidak semakin parah. “Alam bukan sekadar komoditas atau stok kapital. Alam adalah sistem hidup dengan fungsi yang tidak dapat digantikan oleh modal buatan manusia,” katanya lagi.

Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban memastikan pemanfaatan sumber daya alam memenuhi prinsip manfaat bagi rakyat, pemerataan, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat.

Dampak dari pengabaian pengetahuan lokal dan batas ekologis tersebut dirasakan langsung oleh generasi muda. Koordinator Climate Rangers, Ginanjar Ariyasuta, menilai generasi muda saat ini menanggung beban dari keputusan yang tidak mereka buat.

Ia menilai bencana yang terus berulang seharusnya menjadi titik balik moral bagi para pengambil keputusan. “Perubahan harus terjadi sekarang, dan tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan. Kesadaran dan gerakan masyarakat juga sangat penting,” katanya.