Iran Balas Ancaman Trump: Tuduh AS Rekayasa Kekacauan untuk Intervensi Militer

VISI.NEWS | BANDUNG — Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah pemerintah Iran menuding Washington tengah membangun dalih untuk melakukan intervensi militer. Tuduhan tersebut muncul menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan mengambil “tindakan keras” terhadap penanganan aparat Iran atas gelombang protes massal di dalam negeri.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Iran menilai kebijakan Amerika Serikat selama ini tidak pernah lepas dari agenda perubahan rezim. Misi Tetap Iran untuk PBB menuding sanksi, ancaman politik, hingga kekacauan sosial sengaja diciptakan untuk membenarkan langkah militer.

“Fantasi dan kebijakan AS terhadap Iran berakar pada perubahan rezim, dengan sanksi, ancaman, kerusuhan yang direkayasa, dan kekacauan sebagai modus operandi untuk menciptakan dalih bagi intervensi militer,” tulis perwakilan Iran di PBB melalui akun resminya di platform X, Rabu (14/1/2026).

Iran menegaskan pendekatan tersebut bukan hal baru dan diyakini akan kembali menemui kegagalan. Dalam pernyataan yang sama, Teheran menyebut strategi Washington tidak akan mampu menggoyahkan kedaulatan negaranya.

Ketegangan diplomatik semakin meningkat setelah militer Iran melontarkan tuduhan keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam upaya destabilisasi keamanan di dalam negeri. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi, menuding kedua negara tersebut telah mengerahkan anggota kelompok teroris ISIS atau Daesh ke wilayah Iran.

Mousavi menyebut langkah tersebut dilakukan setelah apa yang ia gambarkan sebagai kegagalan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik terbaru yang ia sebut sebagai “perang 12 hari” melawan Iran. Menurutnya, anggota ISIS yang dikirim merupakan tentara bayaran yang ditugaskan untuk menyasar warga sipil dan aparat keamanan.

“Anggota ISIS, yang merupakan tentara bayaran, dikirim untuk melancarkan aksi kekerasan yang menargetkan masyarakat sipil serta personel keamanan,” ujar Mousavi, Selasa (13/1/2026).