Investasi Rp1.931 Triliun, Hilirisasi Makin Kuat

VISI.NEWS — Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui investasi dan hilirisasi. Investasi tidak lagi sekadar dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa investasi Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, Prabowo mengungkapkan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan mampu menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

“Alhamdulillah karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh,” ujar Prabowo.

Tren positif tersebut berlanjut pada 2026. Hingga semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.

PMDN dan PMA Hampir Berimbang

Dari total realisasi investasi 2025, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp1.030,3 triliun atau sekitar 53,4 persen. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp900,9 triliun atau 46,6 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan peran investor domestik yang semakin besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tetap terbukanya Indonesia bagi arus modal asing.

Memasuki 2026, komposisi investasi bahkan semakin berimbang. Hingga semester I, realisasi PMDN mencapai Rp502,9 triliun, sedangkan PMA mencapai Rp507,6 triliun.

Dengan total Rp1.010 triliun, realisasi semester I 2026 tersebut telah setara dengan sekitar 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Hilirisasi Jadi Mesin Transformasi

Pertumbuhan investasi juga berjalan seiring dengan percepatan program hilirisasi. Pemerintah mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mampu mengolah kekayaan alam menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri.

Sepanjang 2025, investasi pada sektor hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 30,2 persen terhadap total realisasi investasi nasional dan tumbuh signifikan 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Momentum itu berlanjut pada semester I 2026. Investasi hilirisasi tercatat mencapai Rp300,1 triliun, atau sekitar 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional pada periode tersebut.

Investasi hilirisasi antara lain diarahkan pada pengembangan industri berbasis mineral, seperti bauksit, nikel, tembaga, besi dan baja, serta pasir silika.

Perkembangan tersebut menandai perubahan penting dalam struktur investasi Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam mulai diarahkan tidak berhenti pada tahap eksploitasi dan ekspor bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pengolahan, manufaktur, hingga pembentukan ekosistem industri yang terintegrasi.

Dengan demikian, nilai ekonomi yang berasal dari sumber daya alam diharapkan semakin banyak tercipta dan dinikmati di dalam negeri.

Investasi Mulai Menyebar ke Luar Jawa

Pemerataan investasi juga menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi. Data semester I 2026 menunjukkan bahwa realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2 persen dari total investasi.

Sementara investasi di Pulau Jawa mencapai Rp502,8 triliun atau 49,8 persen.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pusat-pusat investasi mulai semakin tersebar. Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, kawasan industri, serta potensi pengembangan industri pengolahan menjadi magnet baru bagi investor.

Lima provinsi dengan realisasi investasi terbesar pada semester I 2026 adalah:

1. DKI Jakarta: Rp94,9 triliun.
2. Jawa Barat: Rp61,3 triliun.
3. Maluku Utara: Rp40,2 triliun.
4. Jawa Timur: Rp40,1 triliun.
5. Sulawesi Tengah: Rp36,6 triliun.

Munculnya Maluku Utara dan Sulawesi Tengah dalam lima besar menunjukkan semakin pentingnya wilayah di luar Jawa dalam peta investasi nasional, khususnya seiring berkembangnya industri berbasis sumber daya alam dan kawasan industri.

Pemerintah berharap pola tersebut dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja di daerah, sekaligus mendekatkan kegiatan industri dengan sumber bahan baku.

17 Juta NIB Terbit Melalui OSS

Penguatan investasi juga dilakukan melalui perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan perizinan. Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah adalah Online Single Submission (OSS).

Hingga 13 Agustus 2026, sekitar 17 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan melalui sistem OSS. Menariknya, lebih dari 97 persen NIB tersebut merupakan NIB untuk usaha mikro.

Besarnya jumlah NIB usaha mikro menunjukkan bahwa transformasi ekonomi tidak hanya berlangsung melalui proyek investasi berskala besar. Masyarakat dan pelaku usaha kecil juga semakin memperoleh akses untuk masuk ke sektor formal dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Kemudahan perizinan diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi pelaku usaha, memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi, serta memperluas basis pengusaha formal di Indonesia.

Investasi Harus Berujung pada Kesejahteraan

Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan angka investasi bukanlah tujuan akhir pembangunan. Investasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan industri dalam negeri, dan perbaikan kesejahteraan.

Karena itu, agenda investasi ke depan akan diarahkan pada penguatan ekosistem usaha melalui penyederhanaan perizinan, pembangunan kawasan industri, percepatan hilirisasi, penguatan kemitraan dengan investor domestik dan global, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan investasi harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya nilai modal yang masuk.

“Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan dan menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat paling bawah,” tegas Prabowo.

Momentum Kemerdekaan untuk Naik Kelas

Memasuki 81 tahun kemerdekaan, pemerintah menempatkan investasi dan hilirisasi sebagai bagian dari strategi mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Kekayaan sumber daya alam tidak lagi cukup hanya menjadi keunggulan komparatif. Indonesia didorong untuk memiliki kemampuan mengolah sumber daya tersebut menjadi produk bernilai tambah, membangun industri, mengembangkan teknologi, dan menciptakan rantai pasok yang semakin kuat di dalam negeri.

Dengan realisasi investasi yang terus tumbuh, hilirisasi yang semakin luas, serta penyebaran investasi yang mulai lebih merata, pemerintah berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi titik penguatan transformasi ekonomi nasional.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan investasi benar-benar menghasilkan lapangan kerja berkualitas, industri yang kuat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan kesejahteraan yang lebih merata.

Dengan demikian, investasi bukan hanya menjadi angka dalam laporan ekonomi, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan: membangun Indonesia yang mandiri, produktif, berdaya saing, dan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat.