Insiden Perebutan Palu Sidang di Rapat Paripurna ke-12 DPD RI

VISI.NEWS | JAKARTA - Rapat Paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, yang berlangsung pada Jumat (12/7/2024), diwarnai dengan insiden upaya perampasan palu sidang Ketua DPD La Nyalla Mattaliti oleh beberapa anggota DPD lainnya. Insiden ini terjadi di tengah Rapat Paripurna ke-12 DPD RI Masa Sidang V 2023-2024, yang sebelumnya telah dihujani interupsi oleh beberapa senator.

Ketegangan mulai memuncak ketika sejumlah anggota DPD memprotes beberapa putusan yang diambil oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattaliti, saat memimpin sidang. La Nyalla tidak menanggapi interupsi yang disampaikan oleh para senator dan tetap melanjutkan pembacaan perubahan tata tertib DPD RI. Hal ini memicu kemarahan beberapa senator yang merasa bahwa proses pengambilan putusan tersebut menyalahi prosedur yang berlaku.

Setelah La Nyalla selesai membacakan laporan dan draf tata tertib, sejumlah senator berdiri dan menghampiri meja pimpinan sidang untuk melayangkan protes secara langsung. Di tengah situasi tegang ini, terjadi upaya perebutan palu sidang oleh beberapa senator. Kericuhan ini sempat ditenangkan oleh Wakil Ketua DPD, Sultan Bahtiar Najamuddin, beserta beberapa anggota DPD lainnya. Meskipun demikian, suasana panas masih terus terasa di dalam ruangan sidang.

Akibat insiden tersebut, sidang diskors selama lima menit untuk meredakan ketegangan dan memberikan waktu bagi para anggota DPD untuk menenangkan diri. Setelah jeda singkat, sidang kemudian dilanjutkan kembali dengan suasana yang sedikit lebih tenang.

Sebelum insiden upaya merebut palu sidang, La Nyalla Mahmud Mattalitti sempat meninggalkan ruangan selama beberapa menit di tengah rapat. Tindakan ini memicu interupsi dari Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, yang mempertanyakan sikap pimpinan DPD yang memilih keluar ruang rapat untuk merokok. Interupsi ini turut menambah ketegangan di dalam ruangan sebelum insiden perebutan palu sidang terjadi.

Insiden perebutan palu sidang di Rapat Paripurna ke-12 DPD RI menunjukkan ketegangan dan ketidakpuasan di antara anggota DPD terhadap beberapa putusan yang diambil oleh pimpinan sidang. Meskipun kericuhan dapat diredakan, insiden ini mencerminkan perlunya dialog yang lebih baik dan prosedur yang lebih transparan dalam pengambilan keputusan di DPD RI.