Insiden MBG di Sidoarjo, Zulhas Minta SPPG Ditindak Tegas

Pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian serta pihak yang harus bertanggung jawab.

"Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi. Memberi makan anak-anak kita adalah tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan dan masa depan manusia," ucap Zulhas dalam keterangannya.

Zulhas juga meminta penindakan tidak hanya berupa sanksi administratif apabila pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum.

"Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, jangan ragu diproses sesuai ketentuan, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. Harus ada efek jera. Seluruh Kepala SPPG dan pengelola dapur MBG harus memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan sekadar menyiapkan dan membagikan makanan, tetapi memastikan makanan yang diterima anak-anak aman dan layak dikonsumsi," tambahnya.

Ribuan SPPG Belum Memiliki Sertifikat Higiene Sanitasi

Pemerintah memastikan insiden di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan dan disiplin operasional SPPG di seluruh Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola program MBG secara nasional.

Dalam evaluasi terhadap 27.485 SPPG yang telah beroperasi, pemerintah menemukan 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.060 SPPG belum mengajukan SLHS, sedangkan 455 SPPG lainnya tidak memenuhi persyaratan.

Pemerintah kemudian memutuskan melakukan penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Penertiban juga dilakukan terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan SPPG.