Inovasi Pemkab Bandung, Launching Aplikasi WBS dan Simprodas: Wujudkan Pemerintahan Bersih, Damai dan Sejahtera

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Inspektorat Daerah melaksanakan launching program Cinta Desa bersama Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Bandung dan Kecamatan serta DPRD Kabupaten Bandung, Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Polresta Bandung.

Pada kesempatan yang sama, Pemkab Bandung yang dilaksanakan langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna launching aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan aplikasi SIMPRODAS (Sistem Informasi Pengawasan Probity Bedas) di Degung Grand Ballroom, Hotel Grand Sun Shine, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (8/5/2025).

Pelaksanaan launching itu dalam upaya mewujudkan desa yang bersih, damai dan sejahtera. Untuk diketahui, aplikasi Simprodas adalah digunakan untuk pengawasan proyek-proyek strategis Pemerintah Daerah (Pemda) dengan fokus pada integritas, kebenaran, dan kejujuran.

Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan dan pelaksanaan proyek-proyek Pemda berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa pelaksanaan launching dan peluncuran aplikasi WBS ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Inspektorat Daerah untuk membantu dan mendorong penyelenggaraan pemerintah yang baik.

"Aplikasi WBS ini untuk melindungi kepentingan publik, untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko. Aplikasi ini juga sebagai pengawasan preventif, selain memberikan edukasi dan pendampingan. Selain itu untuk melindungi bagi si pelapor, apabila ada temuan dilaporkan melalui suatu sistem. Insya Allah akan melindungi bagi pelapor apabila menemukan sebuah masalah dan sebagainya," tutur Bupati Bandung dalam keterangannya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengatakan dengan adanya aplikasi WBS ini akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam hal transparansinya.

"Bahwa program yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bandung ke desa-desa tolong disampaikan secara transparan dan terbuka," tegas Kang DS.