Ini Alasan 2 Dirjen Kemenkeu Minta Mutasi Dibatalkan

VISI.NEWS - Mutasi ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan saat Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan mendapat perhatian dari dua Direktur Jenderal (Dirjen).

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama diketahui meminta kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar perombakan tersebut ditunda dan dibatalkan untuk pejabat tertentu.

Purbaya sebelumnya melakukan mutasi ratusan pejabat Kemenkeu pada Kamis (10/9/2026). Mayoritas perombakan menyasar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak.

Perombakan tersebut mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.

Bimo mengatakan, rotasi pejabat memang merupakan bagian dari usulan organisasi. Namun, ia menyebut terdapat sejumlah nama yang masuk dalam perombakan tanpa mengikuti proses assessment dan talent management.

"Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan lain yang ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.

Bimo menyatakan, pejabat yang terindikasi tidak memenuhi proses tersebut akan dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi sebelumnya.

"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awal?) iya," terangnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya masih mendiskusikan dan melihat proses yang telah berlangsung terkait mutasi pejabat tersebut.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," kata Suahasil di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Suahasil mengatakan akan membuka ruang bagi masing-masing unit eselon I untuk menyampaikan apabila terdapat kejanggalan dalam proses pengangkatan pejabat baru.

"Saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," jelasnya.

Menurut Suahasil, peninjauan perlu dilakukan secara menyeluruh karena struktur pejabat di Kemenkeu juga berkaitan dengan sinergi dan koordinasi lintas unit eselon I.

"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik," papar Suahasil.

Meski demikian, Suahasil belum memastikan apakah pengangkatan pejabat yang dilakukan sebelumnya akan dibatalkan seluruhnya.

"Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," lanjutnya.