Indonesia Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Diplomasi RI Masuk Panggung Global

VISI.NEWS | JAKARTA – Indonesia resmi bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia menandai langkah diplomasi penting di tengah upaya internasional mencari jalan keluar atas konflik berkepanjangan di Gaza, sekaligus menempatkan Jakarta di pusaran tarik-menarik kepentingan geopolitik global.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun X pada Kamis (22/1/2026). Dalam pernyataannya, Kemlu RI menyebut Indonesia menyambut baik undangan Presiden Trump untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian yang bertujuan mengakhiri konflik di Jalur Gaza.

“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kementerian Luar Negeri RI.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan tersebut merupakan bentuk konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Melalui Dewan Perdamaian ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan transisi sebagaimana tercantum dalam rencana komprehensif guna mengakhiri konflik Gaza.

“Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi,” lanjut pernyataan Kemlu RI.

Langkah tersebut juga disebut sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang menargetkan konsolidasi gencatan senjata permanen, dukungan terhadap rekonstruksi Gaza, serta terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sesuai hukum internasional.