Indonesia Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Diplomasi RI Masuk Panggung Global

VISI.NEWS | JAKARTA – Indonesia resmi bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia menandai langkah diplomasi penting di tengah upaya internasional mencari jalan keluar atas konflik berkepanjangan di Gaza, sekaligus menempatkan Jakarta di pusaran tarik-menarik kepentingan geopolitik global.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun X pada Kamis (22/1/2026). Dalam pernyataannya, Kemlu RI menyebut Indonesia menyambut baik undangan Presiden Trump untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian yang bertujuan mengakhiri konflik di Jalur Gaza.

“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kementerian Luar Negeri RI.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan tersebut merupakan bentuk konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Melalui Dewan Perdamaian ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan transisi sebagaimana tercantum dalam rencana komprehensif guna mengakhiri konflik Gaza.

“Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi,” lanjut pernyataan Kemlu RI.

Langkah tersebut juga disebut sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang menargetkan konsolidasi gencatan senjata permanen, dukungan terhadap rekonstruksi Gaza, serta terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sesuai hukum internasional.

Pengumuman serupa juga disampaikan dalam pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang melibatkan para menteri luar negeri negara-negara anggota Dewan Perdamaian. Seperti dilansir AFP, para menteri luar negeri Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab menyatakan dukungan terhadap “upaya perdamaian” yang digagas Presiden Trump.

Meski demikian, pembentukan Dewan Perdamaian ini memicu kontroversi di tingkat global. Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat, termasuk Prancis, mengindikasikan tidak akan bergabung karena menilai dewan tersebut berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Norwegia juga secara terbuka menolak bergabung dalam badan tersebut.

Laporan AFP menyebutkan undangan keanggotaan dewan ini turut disertai permintaan kontribusi dana hingga 1 miliar dolar AS untuk kursi tetap, meskipun rincian mekanisme pembayaran tidak dijelaskan secara terbuka oleh Arab Saudi. Situasi ini terjadi di tengah ketegangan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang sama-sama berupaya memperkuat pengaruh di pemerintahan Trump melalui janji investasi dan kesepakatan bisnis.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Namun, Netanyahu menyatakan keberatan atas masuknya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam struktur “Dewan Eksekutif Gaza” yang berada di bawah dewan itu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait juga mengonfirmasi telah menerima undangan untuk bergabung, memperluas keterlibatan negara-negara Timur Tengah dalam inisiatif perdamaian yang dipimpin langsung oleh Presiden Trump. @kanaya