Indeks Kepuasan Warga Bandung Naik Jadi 89,09 pada Semester I 2025

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mencatatkan peningkatan dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemkot Bandung mencapai 89,09, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 88,33. Capaian ini menunjukkan tren positif terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut peningkatan indeks ini sebagai cerminan nyata dari komitmen aparatur Pemkot dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. “Survei ini adalah cermin sejauh mana kinerja birokrasi kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Bukan hanya sebagai laporan, tetapi sebagai alat ukur kemajuan pelayanan publik,” ujar Farhan dalam Simposium Survei Kepuasan Masyarakat Semester I di Hotel Horison Bandung, Rabu (29/10/2025).

Farhan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, kecamatan, hingga unit layanan publik yang telah bekerja keras menjaga mutu layanan. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai yang terus berupaya memberikan layanan cepat, ramah, dan profesional. “Angka 89,09 ini bukti kerja keras kita semua dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan profesional,” katanya.

Lebih lanjut, hasil survei menunjukkan bahwa kompetensi dan perilaku petugas layanan publik masih menjadi kekuatan utama Pemkot Bandung. Faktor ini menjadi salah satu penopang utama meningkatnya tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan yang diberikan. Namun, Farhan juga menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara serius oleh pemerintah kota.

Adapun tantangan yang dimaksud meliputi prosedur layanan yang masih panjang dan berlapis, kecepatan layanan yang belum konsisten saat beban meningkat, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum sepenuhnya responsif, serta isu perkotaan seperti sampah, banjir, kemacetan, dan kualitas udara yang masih menjadi perhatian utama masyarakat. “Empat isu ini tidak bisa ditangani secara parsial. Kita butuh sinergi lintas OPD, kerja wilayah yang adaptif, dan kolaborasi nyata dengan masyarakat,” tegas Farhan.