Indeks Kepuasan Warga Bandung Naik Jadi 89,09 pada Semester I 2025

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mencatatkan peningkatan dalam hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemkot Bandung mencapai 89,09, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 88,33. Capaian ini menunjukkan tren positif terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut peningkatan indeks ini sebagai cerminan nyata dari komitmen aparatur Pemkot dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. “Survei ini adalah cermin sejauh mana kinerja birokrasi kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Bukan hanya sebagai laporan, tetapi sebagai alat ukur kemajuan pelayanan publik,” ujar Farhan dalam Simposium Survei Kepuasan Masyarakat Semester I di Hotel Horison Bandung, Rabu (29/10/2025).

Farhan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, kecamatan, hingga unit layanan publik yang telah bekerja keras menjaga mutu layanan. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai yang terus berupaya memberikan layanan cepat, ramah, dan profesional. “Angka 89,09 ini bukti kerja keras kita semua dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan profesional,” katanya.

Lebih lanjut, hasil survei menunjukkan bahwa kompetensi dan perilaku petugas layanan publik masih menjadi kekuatan utama Pemkot Bandung. Faktor ini menjadi salah satu penopang utama meningkatnya tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan yang diberikan. Namun, Farhan juga menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara serius oleh pemerintah kota.

Adapun tantangan yang dimaksud meliputi prosedur layanan yang masih panjang dan berlapis, kecepatan layanan yang belum konsisten saat beban meningkat, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum sepenuhnya responsif, serta isu perkotaan seperti sampah, banjir, kemacetan, dan kualitas udara yang masih menjadi perhatian utama masyarakat. “Empat isu ini tidak bisa ditangani secara parsial. Kita butuh sinergi lintas OPD, kerja wilayah yang adaptif, dan kolaborasi nyata dengan masyarakat,” tegas Farhan.

Menanggapi tantangan tersebut, Wali Kota Bandung menegaskan lima arah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertama, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menggunakan hasil SKM sebagai dasar penyusunan kebijakan dan tindak lanjut berupa rencana aksi yang terukur. Kedua, Pemkot akan mempercepat proses digitalisasi layanan publik melalui penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem antrean daring agar masyarakat tidak perlu datang berulang kali ke kantor layanan.

Ketiga, Pemkot Bandung akan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat dengan mengintegrasikan semua kanal seperti Lapor!, WhatsApp, dan layanan darurat 112 ke dalam satu platform terpadu dengan waktu tanggapan maksimal H+1. “Respon cepat adalah kunci membangun kepercayaan publik,” jelas Farhan. Keempat, penanganan isu-isu prioritas perkotaan akan dilakukan secara konkret dalam rangka mewujudkan Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis.

Kelima, Farhan menekankan pentingnya budaya kerja aparatur yang berempati dan berorientasi hasil. Ia menginginkan seluruh ASN Kota Bandung bekerja tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga dengan ketulusan hati. “Saya ingin ASN Kota Bandung tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga bekerja dengan hati. Melayani dengan niat tulus, dan menjadikan kepuasan warga sebagai ukuran keberhasilan,” ucapnya.

Dengan hasil SKM yang terus meningkat, Pemkot Bandung optimistis dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi dan mempercepat transformasi pelayanan menuju pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada warga. Farhan berharap, capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Pemkot untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas pelayanan demi Bandung yang lebih baik.

@uli