Imigrasi Diguncang Skandal, DPR: Negara Jangan Kalah dari Mafia Izin WNA

VISI.NEWS | JAKARTA – Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, terus memicu sorotan publik. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa, melainkan menyangkut keamanan, integritas, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Rieke, sektor keimigrasian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Karena itu, setiap penyalahgunaan kewenangan di bidang tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibanding kerugian finansial negara semata.

Meski tetap menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang terlibat, Rieke menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah menghadapi praktik mafia perizinan yang diduga telah mengakar dalam sistem pelayanan publik.

"Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang. Melalui kewenangan ini, negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kepentingan ekonomi, serta perlindungan warga negara Indonesia," ujar Rieke dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, apabila kewenangan keimigrasian diperjualbelikan atau disalahgunakan, maka dampaknya dapat membuka berbagai celah kejahatan lintas negara yang mengancam kepentingan nasional.

Ia menyoroti potensi munculnya berbagai tindak kriminal transnasional, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan siber lintas negara, hingga infiltrasi pihak asing yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

"Korupsi di sektor keimigrasian dapat membuka celah bagi berbagai kejahatan transnasional yang dampaknya sangat luas terhadap keamanan negara," tegasnya.