Hoerudin Amin Minta Akses Kuliah bagi Lulusan SMA Diperluas
PN
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN, Hoerudin Amin./visi.news/ist.
VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Hoerudin Amin, mendorong peningkatan angka lulusan SMA/sederajat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menekan angka pengangguran yang masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah.
Hoerudin menyebut persentase lulusan SMA dan sederajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi pada tahun sebelumnya masih sekitar 43 persen.
“Semangatnya kita ingin seluruh lulusan SMA dan sederajat, baik SMK maupun Madrasah Aliyah, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun lalu hanya sekitar 43 persen, dan kita berharap tahun ini jauh lebih besar,” ujar Hoerudin kepada Wartawan, Kamis (4/6/2026).
Hoerudin menilai rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran. Ia menyoroti fenomena lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan, tetapi juga belum terserap ke dunia kerja.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi melalui perluasan akses pendidikan tinggi agar lulusan sekolah menengah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing.
Selain mendorong peningkatan akses kuliah, Komisi X DPR RI juga mengusulkan agar proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki batas waktu yang lebih jelas.
Hoerudin menjelaskan, penerimaan mahasiswa baru di PTN yang berlangsung terlalu panjang dapat memengaruhi proses rekrutmen mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS).
“Kami mendorong adanya timeline yang lebih jelas untuk penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri agar perguruan tinggi swasta memiliki ruang yang lebih baik dalam melakukan penerimaan mahasiswa,” katanya.
Ia menilai PTS membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat lebih aktif dan produktif dalam menjaring calon mahasiswa baru.
Dalam kesempatan tersebut, Hoerudin juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, baik yang menempuh pendidikan di PTN maupun PTS.
Menurutnya, bantuan pendidikan yang ada saat ini masih perlu diperkuat agar semakin banyak mahasiswa dari kelompok ekonomi rentan dapat mengakses pendidikan tinggi berkualitas.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan subsidi tambahan kepada perguruan tinggi yang menerima mahasiswa kurang mampu sehingga beban biaya pendidikan dapat ditekan.
“Semangatnya adalah bagaimana masyarakat yang secara ekonomi terbatas tetap bisa kuliah di perguruan tinggi yang baik, baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
Hoerudin juga menyoroti ketentuan penerima bantuan pendidikan yang saat ini membatasi anak aparatur sipil negara (ASN) untuk memperoleh manfaat tertentu, termasuk program bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah.
Menurutnya, tidak semua ASN memiliki kemampuan ekonomi yang sama. ASN dengan golongan rendah dinilai masih menghadapi keterbatasan finansial dalam membiayai pendidikan anak mereka.
"Karena itu, Saya mendorong Kementerian Dikti untuk mempertimbangkan kebijakan khusus bagi keluarga ASN golongan rendah agar tetap memiliki akses terhadap bantuan pendidikan," tutupnya.
Hoerudin menyebut persentase lulusan SMA dan sederajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi pada tahun sebelumnya masih sekitar 43 persen.
“Semangatnya kita ingin seluruh lulusan SMA dan sederajat, baik SMK maupun Madrasah Aliyah, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun lalu hanya sekitar 43 persen, dan kita berharap tahun ini jauh lebih besar,” ujar Hoerudin kepada Wartawan, Kamis (4/6/2026).
Hoerudin menilai rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran. Ia menyoroti fenomena lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan, tetapi juga belum terserap ke dunia kerja.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi melalui perluasan akses pendidikan tinggi agar lulusan sekolah menengah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing.
Selain mendorong peningkatan akses kuliah, Komisi X DPR RI juga mengusulkan agar proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki batas waktu yang lebih jelas.
Hoerudin menjelaskan, penerimaan mahasiswa baru di PTN yang berlangsung terlalu panjang dapat memengaruhi proses rekrutmen mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS).
“Kami mendorong adanya timeline yang lebih jelas untuk penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri agar perguruan tinggi swasta memiliki ruang yang lebih baik dalam melakukan penerimaan mahasiswa,” katanya.
Ia menilai PTS membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat lebih aktif dan produktif dalam menjaring calon mahasiswa baru.
Dalam kesempatan tersebut, Hoerudin juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, baik yang menempuh pendidikan di PTN maupun PTS.
Menurutnya, bantuan pendidikan yang ada saat ini masih perlu diperkuat agar semakin banyak mahasiswa dari kelompok ekonomi rentan dapat mengakses pendidikan tinggi berkualitas.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan subsidi tambahan kepada perguruan tinggi yang menerima mahasiswa kurang mampu sehingga beban biaya pendidikan dapat ditekan.
“Semangatnya adalah bagaimana masyarakat yang secara ekonomi terbatas tetap bisa kuliah di perguruan tinggi yang baik, baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
Hoerudin juga menyoroti ketentuan penerima bantuan pendidikan yang saat ini membatasi anak aparatur sipil negara (ASN) untuk memperoleh manfaat tertentu, termasuk program bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah.
Menurutnya, tidak semua ASN memiliki kemampuan ekonomi yang sama. ASN dengan golongan rendah dinilai masih menghadapi keterbatasan finansial dalam membiayai pendidikan anak mereka.
"Karena itu, Saya mendorong Kementerian Dikti untuk mempertimbangkan kebijakan khusus bagi keluarga ASN golongan rendah agar tetap memiliki akses terhadap bantuan pendidikan," tutupnya.
Terkait kebijakan penghapusan 122 program studi di sejumlah perguruan tinggi, Hoerudin menyatakan langkah tersebut dapat dipahami selama dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program studi yang dihapus memang sudah tidak diminati atau tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan pembangunan.
“Program studi yang tidak diminati dan hanya menambah beban administrasi perlu dievaluasi. Perguruan tinggi dapat menggantinya dengan program studi yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan program studi yang bersifat dasar dan menjadi fondasi keilmuan tidak boleh dihilangkan begitu saja.
Menanggapi pertanyaan mengenai nasib dosen dan mahasiswa yang terdampak penghapusan program studi, Hoerudin mengatakan pembahasan rapat sebelumnya masih berfokus pada penerimaan mahasiswa baru.
Namun, ia mengakui persoalan dosen juga menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum berikutnya.
Menurutnya, sejumlah program studi yang dihapus memang sudah tidak diminati atau tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan pembangunan.
“Program studi yang tidak diminati dan hanya menambah beban administrasi perlu dievaluasi. Perguruan tinggi dapat menggantinya dengan program studi yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan program studi yang bersifat dasar dan menjadi fondasi keilmuan tidak boleh dihilangkan begitu saja.
Menanggapi pertanyaan mengenai nasib dosen dan mahasiswa yang terdampak penghapusan program studi, Hoerudin mengatakan pembahasan rapat sebelumnya masih berfokus pada penerimaan mahasiswa baru.
Namun, ia mengakui persoalan dosen juga menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum berikutnya.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!