Hetifah: Jangan Sampai Anak-anak Sumatera Terdampak Bencana Kehilangan Hak Pendidikan

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah, Sjaifudian, meminta pemerintah (Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN) untuk melakukan percepatan langkah pemulihan pasca bencana dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada anak-anak dan masa depan mereka.

"Anak-anak dan generasi muda di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya. Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan," kata Hetifah, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Dari hasil rapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN tanggal 8 Desember 2025 telah membahas dan menyepakati serta melakukan langkah-langkah terkait masalah pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Bencana Sumatera telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600 ribu siswa yang terganggu proses belajarnya," kata Hetifah. Di tingkat pendidikan tinggi, 60 perguruan tinggi juga terdampak, dengan aktivitas akademik yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat di lingkungan kampus.

"Situasi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa," ungkap dia.

Ia juga menekankan, rehabilitasi sekolah tidak boleh menjadi proses lambat yang tersandera birokrasi.

"Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BNPB, Kementrian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan," kata politisi Partai Golkar itu.

Komisi X menilai ada delapan langkah mendesak yang harus segera dilakukan negara terkait pendidikan di ketiga provinsi yang terkena banjir dan longsor tersebut.