Hendrayana: Keberatan Pemberitaan Tempuh Hak Jawab, Bukan Intimidasi

VISI.NEWS – Tenaga Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Hendrayana, menegaskan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan memiliki saluran hukum yang jelas dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap keberatan terhadap produk jurnalistik seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui tindakan intimidasi atau ancaman.

Pernyataan tersebut disampaikan Hendrayana menanggapi viralnya video ajakan menggeruduk kantor Priangan.com yang beredar luas di media sosial. Video tersebut muncul sebagai respons atas pernyataan host sebuah podcast yang dianggap menyinggung Gubernur Jawa Barat.

Menurut Hendrayana, UU Pers telah memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan melalui mekanisme Hak Jawab maupun pengaduan ke Dewan Pers.

“Jika masyarakat atau publik dirugikan oleh sebuah pemberitaan, ada mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Hak Jawab kepada redaksi yang bersangkutan atau bisa langsung mengadukan media tersebut ke Dewan Pers,” kata Hendrayana kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (29/8/2026).

Ia menegaskan bahwa tindakan berupa pengancaman, intimidasi, maupun upaya menekan perusahaan pers tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Apalagi jika keberatan terhadap suatu konten berkembang menjadi ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan pihak lain.

“Tindakan pengancaman, intimidasi, sangat tidak dibenarkan dan telah masuk wilayah tindak pidana berupa ancaman,” ujarnya.

Hendrayana menilai masyarakat perlu memahami perbedaan antara menyampaikan keberatan atas karya jurnalistik dengan melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Dalam konteks pemberitaan maupun konten podcast yang diproduksi oleh perusahaan pers, jalur penyelesaian yang tepat adalah menggunakan Hak Jawab.

“Masyarakat harus paham bagaimana cara menyampaikan keberatan pada sebuah berita atau perkataan di podcast yang merupakan bagian dari perusahaan pers. Baiknya gunakan Hak Jawab kepada media yang bersangkutan,” katanya.