Hendrayana: Keberatan Pemberitaan Tempuh Hak Jawab, Bukan Intimidasi

Ia menjelaskan, Hak Jawab merupakan hak yang dijamin UU Pers bagi seseorang, kelompok, maupun institusi yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Melalui mekanisme tersebut, pihak yang keberatan dapat memberikan klarifikasi, tanggapan, atau sanggahan yang wajib dilayani sesuai ketentuan pers yang berlaku.

Selain mengajukan Hak Jawab kepada media yang menerbitkan berita, masyarakat juga dapat melaporkan persoalan tersebut ke Dewan Pers. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu produk jurnalistik telah memenuhi kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

Menurut Hendrayana, penggunaan mekanisme yang tersedia dalam UU Pers merupakan langkah yang lebih tepat dan konstruktif dibandingkan meluapkan keberatan melalui media sosial dengan cara-cara yang berpotensi memicu konflik.

Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital dan etika dalam bermedia sosial. Kebebasan berekspresi, kata dia, harus dibarengi dengan tanggung jawab hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

“Masyarakat juga bisa bijak bermedia sosial, tidak menyampaikan ajakan yang menimbulkan persoalan hukum. Ada etika ketika memang dirugikan sebuah pemberitaan,” ujarnya.

Sebelumnya, manajemen Priangan.com menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait beredarnya video ajakan menggeruduk kantor media tersebut. Ajakan yang viral di berbagai platform media sosial itu dinilai berpotensi mengganggu keamanan lingkungan kerja redaksi serta menimbulkan ancaman terhadap insan pers yang menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme yang telah disediakan UU Pers. Selain melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan, mekanisme tersebut juga menjaga kebebasan pers agar tetap berjalan dalam koridor hukum dan demokrasi.